Iran Desak DK PBB Hentikan ‘Kebungkaman’ atas Agresi AS-Israel yang Tewaskan 168 Warga Sipil di Sekolah Minab

- Jumat, 22 Mei 2026 | 18:50 WIB
Iran Desak DK PBB Hentikan ‘Kebungkaman’ atas Agresi AS-Israel yang Tewaskan 168 Warga Sipil di Sekolah Minab
PARADAPOS.COM - Perwakilan Tetap Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amir-Saeid Iravani, mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera bertindak dan mengakhiri apa yang ia sebut sebagai "kebungkaman" terhadap ancaman Amerika Serikat dan pelanggaran hukum humaniter internasional. Seruan ini disampaikan dalam debat terbuka DK PBB bertema "Perlindungan Warga Sipil" di New York, Rabu waktu setempat, menyusul agresi militer AS-Israel yang menargetkan Iran. Iravani secara khusus menyoroti pengeboman sebuah sekolah dasar di Minab yang menewaskan lebih dari 168 siswa dan staf, serta ancaman eksplisit Presiden AS untuk mengebom Iran hingga "kembali ke Zaman Batu."

Kecaman atas Serangan ke Sekolah di Minab

Dalam forum yang berlangsung tegang itu, Iravani tidak menyembunyikan kekecewaannya. Menurutnya, Dewan Keamanan gagal menjalankan mandat utamanya saat menghadapi kejahatan perang yang dilakukan oleh AS dan Israel. Ia mengecam keras tindakan yang secara sengaja menargetkan warga sipil dan infrastruktur publik. Salah satu insiden yang paling membekas adalah tragedi di kota Minab, wilayah selatan Iran. Sebuah bom menghantam sekolah dasar, merenggut nyawa lebih dari 168 siswa dan staf yang tak berdosa. Suasana duka masih terasa ketika Iravani mengangkat kejadian ini di hadapan para delegasi dunia.

Ancaman "Zaman Batu" dan Normalisasi Kekerasan

Iravani memaparkan bahwa ancaman dari Washington bukan sekadar retorika kosong. Ia merinci daftar ancaman eksplisit yang dilontarkan Presiden AS, mulai dari rencana pemboman yang akan mengembalikan Iran ke era primitif, penghancuran infrastruktur energi dan ekonomi, hingga penargetan ilmuwan nuklir dan pejabat senior. "Dewan Keamanan tidak boleh berdiam diri atau acuh tak acuh terhadap ancaman berulang dan setiap hari yang dilontarkan oleh Presiden Amerika Serikat terhadap Iran," tegas Iravani di hadapan para delegasi. Ia memperingatkan bahwa jika anggota tetap Dewan Keamanan sendiri yang menormalisasi ancaman kekerasan dan retorika provokatif, maka preseden berbahaya ini akan mengguncang tatanan global.

Tuntutan Tanggung Jawab Hukum

Lebih lanjut, utusan Iran itu mendesak agar AS, Israel, dan semua pihak yang memfasilitasi agresi mereka harus memikul tanggung jawab hukum dan internasional secara penuh. Ia menolak keras praktik negara yang berlindung di balik perlindungan politik sambil melanggar Piagam PBB. "Tidak ada negara yang boleh berlindung di balik perlindungan politik sambil melanggar Piagam (PBB) dan menargetkan warga sipil tanpa hukuman," tambahnya. Iravani juga menyerukan komunitas internasional untuk kembali berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar Piagam PBB, seperti kesetaraan kedaulatan, larangan penggunaan kekerasan, dan penyelesaian sengketa secara damai.

Hak Bela Diri dan Kebuntuan Diplomasi

Dalam kesempatan yang sama, Iravani menegaskan bahwa tindakan militer Iran adalah respons yang sah sesuai hak negara untuk membela diri. Ia menolak segala upaya yang memutarbalikkan realitas di lapangan. Sebagai konteks, agresi AS-Israel terhadap Iran dilaporkan dimulai pada 28 Februari lalu dengan serangan udara yang menewaskan sejumlah pejabat dan komandan senior Iran. Sebagai balasan, angkatan bersenjata Iran melancarkan 100 gelombang serangan yang diklaim berhasil menghantam target-target strategis milik AS dan Israel. Setelah empat puluh hari konfrontasi, gencatan senjata sementara yang dimediasi Islamabad mulai berlaku pada 8 April. Namun, putaran pertama negosiasi antara Teheran dan Washington gagal mencapai kesepakatan damai. Meski AS secara sepihak memperpanjang gencatan senjata, mereka justru memberlakukan blokade angkatan laut yang melumpuhkan ruang gerak Iran. Menyikapi hal itu, Teheran memutuskan menahan diri dan menolak bergabung dalam putaran kedua pembicaraan. Otoritas Iran secara terbuka menyebut tuntutan Washington yang berlebihan dan aksi pencegatan terhadap kapal-kapal Iran sebagai dua hambatan utama yang mengganjal upaya mengakhiri perang.

Editor: Wahyu Pradana

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar