PARADAPOS.COM - Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto mulai bergerak cepat merealisasikan program transisi energi nasional. Komitmen ini tidak lagi sekadar wacana politik. Sejumlah proyek strategis, seperti dedieselisasi, pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA), dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) lainnya, kini mulai didorong untuk dieksekusi secara konkret.
Untuk memastikan agenda swasembada energi berjalan efektif, Presiden membentuk Satgas Percepatan Transisi Energi yang dipimpin langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Di sisi lain, Satgas Percepatan Investasi juga dibentuk di bawah komando Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Apresiasi dari Pengamat Energi
Langkah pemerintah ini mendapat apresiasi dari Koordinator Daulat Energi, Ridwan Hanafi. Menurutnya, pembentukan satgas tersebut merupakan upaya untuk mempercepat transisi energi nasional yang dinilai stagnan selama satu dekade terakhir.
“Program percepatan transisi energi selama ini berjalan lambat karena miskomunikasi antar lembaga, ego sektoral dan tidak adaptif terhadap percepatan investasi,” ungkap Ridwan melalui keterangan tertulis, Jumat, 22 Mei 2026.
Ia menambahkan, minat investor domestik maupun internasional terhadap proyek energi nasional sebenarnya sangat besar. Namun dalam praktiknya, masih banyak hambatan non-teknis yang membuat realisasi proyek berjalan lambat.
Ridwan juga menyoroti minimnya sosialisasi dan lemahnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung program transisi energi. Menurutnya, percepatan investasi energi tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pusat. Sinkronisasi lintas sektor dan dukungan publik yang kuat juga menjadi kunci keberhasilan.
Langkah Konkret di Lapangan
Salah satu langkah konkret yang diapresiasi Ridwan adalah pemanggilan PT PLN (Persero), Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pengembang swasta oleh Ketua Satgas Percepatan Investasi, Purbaya Yudhi Sadewa, pada 7 Mei 2026. Pertemuan itu membahas hambatan pelaksanaan proyek energi terbarukan di kawasan Waduk Saguling, Jawa Barat.
Kawasan tersebut direncanakan menjadi pusat pengembangan energi terbarukan strategis nasional. Proyek PLTS Terapung Saguling berkapasitas 92 MWp ditargetkan beroperasi pada November 2026, bersamaan dengan pengembangan proyek PLTA Saguling.
Ridwan berharap pembentukan satgas ini menjadi titik balik reformasi tata kelola investasi energi nasional. Ia menekankan pentingnya proses yang lebih cepat, transparan, dan berpihak pada kepentingan ketahanan energi.
“Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan yang sangat besar. Yang dibutuhkan sekarang bukan lagi tambahan seremoni, melainkan keberanian untuk mengeksekusi dan membersihkan hambatan birokrasi yang menghambat investasi,” ujar Ridwan.
Editor: Andri Setiawan
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Iran Desak DK PBB Hentikan ‘Kebungkaman’ atas Agresi AS-Israel yang Tewaskan 168 Warga Sipil di Sekolah Minab
Massa Rusak Pusat Perawatan Ebola di Kongo Imbas Penolakan Keluarga terhadap Diagnosis Medis
Kreator Yogyakarta Ciptakan Standar Baru Siaran Langsung TikTok dengan Teknologi Visual FX dan VJ
KPK Periksa 19 Pejabat Tulungagung, Dalami Aliran Dana ke Bupati Nonaktif