Pemprov Jateng Petakan Wilayah Rawan Kekeringan untuk Jaga Produksi Pangan

PARADAPOS.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai memetakan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau. Langkah ini diambil untuk mempertahankan status daerah tersebut sebagai lumbung pangan nasional. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa seluruh sektor harus bersinergi menjaga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan daerah. Hal ini disampaikannya saat Rembug Pembangunan Jateng 2026 Wilayah Solo Raya di Pendopo Kabupaten Boyolali, Selasa (2/6/2026).

Di tengah hiruk-pikuk pembangunan, isu ketahanan pangan menjadi prioritas yang tak bisa ditawar. Ahmad Luthfi mengingatkan bahwa capaian produksi pangan Jawa Tengah tidak boleh menurun. Tahun 2025, provinsi ini berhasil memproduksi 9,1 juta ton gabah kering. Dari jumlah tersebut, 15,6 persen di antaranya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.

"Jawa Tengah tetap menjadi lumbung pangan nasional. Tahun 2025 kita sudah menghasilkan 9,1 juta ton gabah kering, dari jumlah itu 15,6 persen untuk kebutuhan nasional," ujar Ahmad Luthfi dalam keterangan tertulis.

Pemetaan Wilayah Rawan Kekeringan

Menurut Luthfi, capaian tersebut perlu dijaga bersama oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda). Karena itu, ia meminta pemerintah daerah segera memetakan wilayah rawan kekeringan, sumber air, kebutuhan irigasi, serta infrastruktur pendukung sektor pertanian. Langkah ini dinilai krusial untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang kerap mengancam produktivitas lahan.

Ia juga mengungkapkan telah berkoordinasi dengan TNI terkait program pipanisasi dan sumurisasi untuk mendukung ketersediaan air di daerah terdampak. "Terkait embung dan irigasi, saya minta TNI ikut memetakan daerah-daerah mana yang akan menjadi intervensi," ujarnya.

Pembagian Tugas Mitigasi Bencana

Lebih lanjut, Luthfi menjelaskan pembagian tugas antara TNI dan Polri dalam mitigasi kekeringan. TNI akan membantu penanganan sumber air, sumurisasi, dan pipanisasi. Sementara itu, Polri mendukung distribusi air ke wilayah-wilayah yang membutuhkan. Pembagian peran ini diharapkan dapat mempercepat penanganan dan meminimalkan risiko gagal panen.

Tak hanya soal infrastruktur, Luthfi juga mengingatkan petani agar tidak menggunakan metode berbahaya seperti setrum listrik untuk mengendalikan hama tikus. Menurutnya, keselamatan petani harus tetap menjadi prioritas dalam menjaga produktivitas pangan. Ia menegaskan, produktivitas tidak boleh dikorbankan dengan cara-cara yang membahayakan jiwa.

Terkait gangguan kera di kawasan pertanian, ia menegaskan penanganan satwa tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara dibunuh. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mengajukan surat kepada Menteri Kehutanan untuk meminta tambahan kuota tangkap dan pengamanan. Langkah ini diambil sebagai solusi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.

Dukungan Kepala Daerah

Dalam kesempatan yang sama, sejumlah kepala daerah di wilayah Solo Raya menyatakan dukungan terhadap upaya Pemprov Jateng menjaga ketahanan pangan. Bupati Sragen, Sigit Pamungkas, menyebut kondisi ketahanan pangan di daerahnya relatif aman karena masih mengalami surplus produksi beras. Namun, ia meminta adanya perhatian dan insentif khusus bagi daerah yang menjadi sentra produksi pangan.

"Karena itu, mohon ada insentif khusus untuk daerah-daerah yang menjadi lumbung pangan," kata Sigit.

Sementara itu, Bupati Wonogiri, Setyo Sukarno, menilai pembangunan embung dan peningkatan jaringan irigasi penting untuk memperkuat fungsi lahan pertanian. Ia mengatakan pemerintah daerah telah menjalankan program pembangunan 1.000 sumur pantek dalam lima tahun. Pada tahun pertama, sekitar 293 sumur telah dibangun dan pada tahun berikutnya ditambah sekitar 253 sumur. Program ini dinilai efektif untuk menjaga ketersediaan air di musim kemarau.

Perbaikan Irigasi di Boyolali

Usulan penguatan irigasi juga disampaikan Bupati Boyolali, Agus Irawan. Menurutnya, dukungan perbaikan irigasi diperlukan agar produktivitas lahan pertanian di kawasan Merapi-Merbabu dapat meningkat. Agus mengatakan masih terdapat lahan pertanian di Boyolali yang hanya mampu panen satu hingga dua kali dalam setahun. Perbaikan irigasi diharapkan dapat meningkatkan frekuensi panen dan hasil produksi.

Selain itu, Boyolali juga menyoroti gangguan kera yang merusak tanaman sayuran di kawasan pertanian Merapi-Merbabu. Gangguan ini menjadi tantangan tersendiri bagi petani di wilayah tersebut.

Kondisi Pangan di Sukoharjo

Wakil Bupati Sukoharjo, Eko Sapto, turut menyampaikan kondisi pangan di daerahnya masih aman. Sukoharjo mencatat surplus beras pada 2025 sekitar 114 ribu ton, dengan cadangan beras daerah mencapai sekitar 57 ribu ton dan cadangan Bulog sekitar 3.500 ton. Angka ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan di Sukoharjo cukup kuat.

Eko menambahkan, pemerintah daerah telah menyiapkan langkah mitigasi menghadapi potensi El Nino skala kecil melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Pertanian. Langkah antisipasi ini diharapkan dapat meminimalkan dampak buruk yang mungkin timbul.