PARADAPOS.COM - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyuarakan kekhawatiran serius terhadap Revisi Undang-Undang Polri yang membuka celah bagi anggota kepolisian untuk menduduki jabatan sipil. Melalui Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, partai berlambang banteng ini menilai kebijakan tersebut berpotensi menggerus semangat reformasi yang telah menjadi fondasi penataan institusi negara pasca-Orde Baru. Kekhawatiran ini disampaikan Hasto di tengah diskusi publik yang memanas mengenai batas kewenangan aparat keamanan di ranah sipil.
Semangat Reformasi Jadi Titik Tolak Kritik
Hasto Kristiyanto mengingatkan bahwa bangsa Indonesia memiliki pengalaman pahit ketika aparat negara menjadi alat kekuasaan untuk menjalankan praktik otoriter. Menurutnya, semangat reformasi harus dijaga sebagai kesadaran kolektif agar sejarah kelam itu tidak terulang kembali.
"Jadi seharusnya hal-hal terkait dengan semangat reformasi itulah yang kita pegang teguh. Tidak boleh ada perluasan-perluasan fungsi di luar tupoksi utamanya yang telah dirumuskan dalam reformasi," ujar Hasto kepada wartawan, Kamis (11/6/2026).
Pernyataan itu disampaikan di sela-sela agenda internal partai yang berlangsung di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Suasana diskusi sore itu tampak serius, dengan sejumlah kader senior duduk melingkar membahas implikasi regulasi baru tersebut terhadap tata kelola pemerintahan.
Kekhawatiran akan Munculnya Tuntutan Reformasi Jilid II
Lebih lanjut, politisi yang akrab disapa Mas Hasto itu menekankan bahwa pemerintah semestinya tidak mengabaikan suara kelompok masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai reformasi. Ia khawatir pengabaian terhadap aspirasi tersebut justru akan memicu gelombang protes baru.
"Kami khawatir kalau hal tersebut dilakukan akan muncul suara-suara kritis untuk menggaungkan kembali pentingnya reformasi jilid kedua. Ini yang tidak kita inginkan," tegasnya.
Kalimat itu diucapkan dengan nada hati-hati, seolah ingin menekankan bahwa kekhawatiran ini bukan sekadar retorika politik. Di ruang konferensi yang sederhana, Hasto beberapa kali menekankan pentingnya belajar dari sejarah agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Pelajaran dari Masa Lalu untuk Masa Depan
Menurut Hasto, Indonesia telah belajar banyak dari pengalaman pemerintahan otoriter yang pernah memicu krisis di berbagai sektor kehidupan. Oleh karena itu, ia berharap setiap institusi negara tetap fokus pada tugas dan fungsi pokok yang telah ditetapkan dalam kerangka reformasi.
"Ini yang seharusnya kita tempatkan sebagai kesadaran bersama sebagai bangsa yang belajar dari sejarah dan menuju masa depan dengan lebih baik karena kita tidak ingin mengulangi masa lalu yang kurang baik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita," pungkas Hasto.
Pernyataan penutup itu disampaikan dengan nada datar namun sarat makna, seolah menjadi pengingat bagi semua pihak agar tidak tergoda untuk kembali ke praktik lama yang dinilai menyimpang dari cita-cita reformasi. Di luar ruangan, lalu lintas Jakarta sore itu tetap padat, namun diskusi tentang masa depan demokrasi terus bergulir di dalam benak para politisi yang hadir.
Editor: Yoga Santoso
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
India Sukses Uji Tiga Rudal Pertahanan Berlapis, Termasuk Rudal Antikapal untuk Perkuat Pertahanan Maritim
Gubernur Banten Pastikan SPMB 2026 Bebas Titip-Menitip, Enam Jalur Resmi Disiapkan
Pertamina Resmikan PLTS di Atas Kapal Tanker, Tekan Emisi 79,2 Ton CO₂ per Tahun
Acer Gandeng 50 SMA di Jabodetabek Kumpulkan 5 Ton Limbah Elektronik Lewat Program SayangBumi