PARADAPOS.COM - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan rencana kenaikan tarif TransJakarta, khususnya untuk layanan TransJabodetabek, tidak akan diterapkan secara seragam di semua rute. Pernyataan ini disampaikan Pramono dalam program Metro Siang Metro TV pada Jumat, 12 Juni 2026, sebagai respons atas kekhawatiran masyarakat mengenai besaran tarif baru. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji skema tarif dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi warga, sambil tetap berkomitmen memperluas layanan gratis bagi 15 golongan warga yang tidak mampu.
Kenaikan Tarif Tidak Seragam di Semua Rute
Pramono menjelaskan bahwa besaran kenaikan akan bervariasi tergantung pada karakteristik masing-masing trayek. Ia memberikan contoh langsung untuk memperjelas kebijakan ini.
"Tidak semua TransJabodetabek kenaikannya akan tinggi," kata Pramono dalam wawancara tersebut.
Menurutnya, faktor penentu utama adalah biaya operasional di titik akhir perjalanan, seperti tarif parkir di terminal atau stasiun. Ia mencontohkan layanan menuju Bandara Soekarno-Hatta dan rute ke Bogor. Kedua lokasi ini memiliki struktur biaya parkir yang berbeda, sehingga perhitungan tarifnya pun akan disesuaikan secara proporsional.
Kajian Tarif dan Komitmen Subsidi Silang
Meski demikian, Pramono belum bersedia mengungkapkan angka pasti kisaran tarif baru untuk layanan TransJabodetabek. Ia menekankan bahwa pihaknya masih bekerja secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
"Nanti pada saatnya, dalam waktu dekat ini kami umumkan," ungkap Pramono.
Yang terpenting, ia menjamin bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan meninggalkan prinsip keadilan dalam kebijakan transportasi umum. Program layanan gratis untuk 15 golongan warga, seperti lansia, pelajar, dan penyandang disabilitas, akan terus dijalankan. Bahkan, ada kemungkinan jumlah golongan penerima manfaat ini akan ditambah.
"Karena supaya cross subsidinya itu lebih adil. Bagi yang tidak mampu, gratis. Bagi yang mampu, ya bayarnya lebih tinggi sedikit," ucap Pramono.
Di lapangan, kebijakan ini diharapkan mampu mendorong lebih banyak warga beralih ke transportasi umum tanpa membebani mereka yang kurang mampu. Sambil menunggu pengumuman resmi, masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi dari kanal resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Editor: Joko Susilo
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
BI Yakin Rupiah Terus Menguat ke Level Fundamental Didorong Aliran Modal Asing Pasca Kenaikan Suku Bunga
Kejagung Tetapkan Komisaris PT YAT Tersangka Korupsi Markup Motor Listrik Program Makan Bergizi Gratis
69.388 Jamaah Haji Telah Pulang ke Indonesia, Kemenag Ingatkan Larangan Bawa Air Zamzam di Koper
Pramono Anung Imbau Mahasiswa di Bundaran HI Sampaikan Aspirasi dengan Tertib dan Tak Rusak Fasilitas Umum