PARADAPOS.COM - Ketua DPR, Puan Maharani, mendesak pemerintah untuk segera menyusun langkah antisipatif di sektor infrastruktur guna menghadapi musim kemarau yang diprediksi akan berlangsung lebih panjang pada tahun 2026. Pernyataan ini disampaikan Puan di Jakarta pada Senin, 15 Juni 2026, merujuk pada laporan yang diterima dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ia menekankan bahwa kekeringan yang kian meluas harus segera disiasati dengan langkah strategis untuk meminimalisasi dampak di berbagai sektor, mulai dari krisis air bersih hingga ancaman terhadap pertanian dan kesehatan masyarakat.
Krisis Air Bersih Mulai Meluas di Jawa
Berdasarkan data yang diungkap Puan, sedikitnya tiga kabupaten di Pulau Jawa sudah mulai dilanda krisis air bersih yang cukup parah. Wilayah-wilayah tersebut meliputi Kabupaten Cilacap di Jawa Tengah, serta Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bogor di Jawa Barat. Lebih dari 1.600 warga kini terdampak akibat menyusutnya ketersediaan air bersih di daerah-daerah tersebut.
Di tengah kondisi ini, Puan mengingatkan bahwa penanganan tidak boleh hanya berhenti pada penyaluran bantuan sosial air bersih. Menurutnya, pemerintah sudah saatnya memikirkan pembangunan infrastruktur jangka panjang yang berkelanjutan di wilayah-wilayah rawan kekeringan.
Perlunya Mitigasi Hulu-Hilir
“Untuk daerah-daerah rawan kekeringan, harus ada mitigasi di tingkat hulu dan hilir, seperti memanen air hujan dan membuat sumur resapan,” jelas Puan.
Ia menambahkan, pendekatan ini penting agar dampak kekeringan bisa ditekan sejak awal, bukan hanya ditangani setelah bencana terjadi. Langkah-langkah teknis seperti ini dinilai lebih efektif dibandingkan sekadar mengandalkan bantuan darurat yang sifatnya sementara.
Petani Jadi Sektor Paling Rentan
Puan juga mendorong pemerintah untuk lebih masif dalam melakukan sosialisasi langkah-langkah taktis mengatasi kekeringan, khususnya kepada sektor-sektor rentan seperti pertanian. Para petani, yang produktivitasnya sangat bergantung pada pasokan air, perlu mendapatkan pendampingan dan informasi yang memadai.
“Instansi terkait, termasuk Pemda bersama kelompok tani harus duduk bersama untuk berdiskusi mencari pendekatan yang paling tepat karena setiap daerah belum tentu sama tantangannya,” ujar Puan.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah dan kelompok tani menjadi kunci agar mitigasi berjalan efektif. Setiap wilayah memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda, sehingga pendekatan yang digunakan pun harus disesuaikan.
Momentum Prediksi Iklim
Lebih lanjut, Puan menilai bahwa prediksi iklim yang sudah dirilis jauh-jauh hari sebelum puncak kemarau seharusnya menjadi momentum emas bagi negara. Ia menekankan bahwa hal ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kapasitas tata kelola yang lebih preventif melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang kuat.
“Masyarakat perlu diyakinkan bahwa setiap keputusan yang diambil pemerintah didasarkan pada perencanaan risiko yang matang,” ucap Puan.
Pernyataan ini menegaskan pentingnya transparansi dan perencanaan yang terukur dalam setiap kebijakan publik, terutama yang menyangkut keselamatan dan kesejahteraan warga. Dengan koordinasi yang solid, diharapkan dampak musim kemarau panjang pada 2026 bisa diminimalisasi secara signifikan.
Editor: Bagus Kurnia
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Perkara Dugaan Ijazah Palsu Roy Suryo Dinyatakan P21, Relawan Gibran Bantah Klaim Kubu Tersangka
Pemprov Jabar Gandeng 751 Sekolah Swasta untuk Tampung 78 Ribu Siswa Tak Lolos SPMB 2026
Tanggul Lumpur Lapindo di Sidoarjo Kritis, Volume Air Melampaui Batas dan Ancam Rel Kereta
Anggota DPR Desak Pemerintah Percepat Kemandirian Industri Farmasi di Tengah Ancaman Lonjakan Harga Obat