Anggota DPR Desak Pemerintah Percepat Kemandirian Industri Farmasi di Tengah Ancaman Lonjakan Harga Obat

- Senin, 15 Juni 2026 | 16:00 WIB
Anggota DPR Desak Pemerintah Percepat Kemandirian Industri Farmasi di Tengah Ancaman Lonjakan Harga Obat
PARADAPOS.COM - Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher, mendesak pemerintah untuk segera mempercepat langkah kemandirian industri farmasi dalam negeri. Desakan ini muncul di tengah kekhawatiran akan potensi lonjakan harga obat-obatan di pasar domestik, yang dipicu oleh tekanan hebat pada industri nasional akibat ketergantungan pada bahan baku impor. Dalam keterangan tertulisnya di Jakarta pada Senin, 15 Juni 2026, Netty menekankan bahwa momentum ini harus dimanfaatkan secara serius.

Tekanan pada Industri Farmasi Nasional

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengakui bahwa dalam beberapa bulan terakhir, industri farmasi nasional menghadapi tekanan yang cukup berat. Sebab, mayoritas bahan baku obat masih harus dipasok dari luar negeri. Untuk mengantisipasi kemungkinan krisis, BPOM saat ini tengah menyiapkan sejumlah langkah, termasuk relaksasi kebijakan dan diversifikasi suplai bahan baku. Meskipun Netty mengapresiasi respons cepat BPOM dalam mendampingi industri mencari alternatif suplai, ia menilai kebijakan tersebut baru bersifat mitigasi jangka pendek. Menurutnya, pemerintah perlu memiliki strategi makro yang lebih fundamental untuk jangka panjang. “Persoalan yang kita hadapi saat ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap bahan baku impor masih menjadi titik lemah sistem farmasi nasional,” ujar Netty.

Strategi Fundamental untuk Jangka Panjang

Lebih lanjut, politisi itu menilai bahwa untuk memutus rantai ketergantungan impor, pemerintah wajib memperkuat ekosistem industri bahan baku obat nasional secara menyeluruh, dari hulu ke hilir. Langkah ini, menurutnya, mencakup penguatan sektor riset, penciptaan iklim investasi yang kondusif, pemberian insentif bagi pelaku industri, serta penguatan kolaborasi sinergis antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, dan sektor swasta. Suasana di kompleks parlemen pagi itu mencerminkan urgensi yang dirasakan banyak pihak. Para pemangku kepentingan tampak berdiskusi alot, menyadari bahwa persoalan ini bukan hanya soal harga, melainkan juga soal kedaulatan kesehatan bangsa. “Ketahanan kesehatan nasional tidak hanya ditentukan oleh jumlah rumah sakit atau tenaga kesehatan, tetapi juga oleh kemampuan negara menjamin ketersediaan obat yang aman, bermutu, dan terjangkau bagi rakyat,” jelas Netty.

Editor: Laras Wulandari

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar