PARADAPOS.COM - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan pendalaman terhadap dugaan korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kasus yang telah menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dinilai tidak boleh berhenti hanya pada penetapan tersangka. Menurut Mahfud, masih ada kemungkinan pihak lain yang terlibat dan proses penyimpangan yang belum terungkap.
Mendesak Pengusutan Lebih Lanjut
Dalam pernyataannya melalui kanal YouTube pribadinya pada Rabu, 17 Juni 2026, Mahfud menekankan urgensi pengusutan yang lebih menyeluruh. Ia menyoroti bahwa program MBG merupakan salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sehingga integritas pelaksanaannya harus dijaga.
“MBG ini merupakan program prioritas dan program andalan Presiden Prabowo,” kata Mahfud.
Menurutnya, praktik korupsi yang berlangsung dalam jangka waktu lama tanpa terdeteksi adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Ia menduga ada celah sistemik yang memungkinkan penyimpangan terjadi berulang kali.
“Seharusnya dicari lagi, karena tidak bisa korupsi sampai berlama-lama begitu baru ketahuan sekarang, baru ditindak sekarang. Pasti ada proses-proses yang juga menyimpang di dalamnya,” ujarnya.
Pendekatan Objektif Tanpa Pandang Bulu
Mahfud menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan objektif dan tidak tebang pilih. Ia meminta penyidik untuk tidak ragu memeriksa siapa pun yang diduga terlibat, tanpa memandang posisi atau latar belakangnya.
“Sehingga harus dicari, menurut saya kepada siapa pun itu harus diselidiki lagi,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pengungkapan kasus ini bukan hanya soal menghukum pelaku, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap program-program strategis pemerintah. Dengan begitu, celah bagi oknum untuk menyalahgunakan wewenang bisa ditutup lebih rapat.
Harapan untuk Perbaikan Sistem
Di tengah sorotan publik, Mahfud berharap pengusutan kasus ini dapat membuka tabir tanggung jawab secara menyeluruh. Ia meyakini bahwa langkah ini akan memberikan efek jera sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap program-program prioritas nasional.
Suasana di sekitar kasus ini memang terasa semakin memanas. Publik menanti langkah konkret aparat penegak hukum, sementara Mahfud terus mendorong agar tidak ada yang ditutup-tutupi. Baginya, transparansi adalah kunci utama dalam menjaga marwah program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.
Editor: Paradapos.com
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
PT Anugerah Pharmindo Lestari Resmikan PLTS Atap di Jawa Timur, Target Tekan Emisi 264 Ton CO2 per Tahun
Uzbekistan Debutan, Kolombia Berpengalaman: Laga Perdana di Grup K Piala Dunia 2026
Polisi Bekuk Pengedar Narkoba di Cipayung, Gunakan Stiker ‘Sedot WC’ sebagai Kode Transaksi
Polri Tegaskan Hanya Pihaknya yang Berwenang Terbitkan SIM