Kepala Bakom RI Tegaskan Program Makan Bergizi Gratis Tidak Bisa Dihentikan karena Merupakan Kontrak Politik Prabowo

PARADAPOS.COM - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dapat dihentikan. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta pada Rabu (17/6) sebagai respons terhadap berbagai kritik dan usulan penghentian program. Menurut Qodari, program ini merupakan mandat langsung dari rakyat yang melekat pada kontrak politik Presiden Prabowo Subianto sejak masa kampanye dua tahun lalu.

Di ruang konferensi pers yang penuh dengan awak media, Qodari tampak berupaya menjelaskan posisi pemerintah dengan tegas. Ia mengingatkan bahwa sebelum mencalonkan diri sebagai presiden, Prabowo telah memaparkan visi dan misinya secara gamblang kepada publik. Di dalam dokumen kampanye itu, program Makan Bergizi Gratis tercantum sebagai salah satu prioritas utama.

"Bahwa yang namanya MBG tidak bisa diminta langsung berhenti. Karena itu adalah visi-visi dan kontrak politiknya Pak Prabowo. Presiden Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, (program tersebut) tidak bisa diberhentikan," jelas Qodari.

Dasar Kebijakan dan Manfaat Program

Lebih jauh, Qodari memaparkan bahwa program MBG lahir dari tujuan yang mulia. Kebijakan ini dirancang sebagai solusi konkret atas persoalan gizi yang masih membayangi sebagian anak-anak dan balita di Indonesia. Masalah stunting dan kekurangan gizi, menurutnya, berpotensi serius mengganggu tumbuh kembang generasi penerus bangsa.

Ia pun mengakui bahwa pelaksanaan program MBG di lapangan tidak berjalan mulus. Berbagai tantangan administratif, logistik, hingga teknis kerap muncul. Namun, Qodari menekankan bahwa hambatan tersebut tidak semestinya menjadi alasan untuk menghentikan implementasi program. Manfaat jangka panjang yang akan dirasakan masyarakat, menurutnya, jauh lebih besar dibandingkan kesulitan sementara yang dihadapi.

Keterbukaan Pemerintah dan Komitmen Perbaikan

Meski bersikukuh pada keberlanjutan program, Qodari menyatakan bahwa pemerintah tetap membuka ruang diskusi. Masukan dari masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya diterima dengan tangan terbuka. Tujuannya jelas: agar implementasi program bisa berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

"Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya," ujarnya dengan nada tegas.

Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola pelaksanaan MBG. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana dan anggaran digunakan secara transparan.

Strategi Besar Transformasi Bangsa

Qodari juga menegaskan bahwa MBG hanyalah salah satu bagian dari strategi besar transformasi bangsa. Ia mencontohkan langkah pemerintah dalam menghentikan praktik kecurangan ekspor sumber daya alam strategis. Melalui mekanisme ekspor satu pintu, penerimaan negara diharapkan meningkat signifikan.

Di sektor pendidikan, pemerintah memperluas akses bagi kelompok masyarakat rentan melalui program Sekolah Rakyat (SR). Kebijakan ini, menurut Qodari, merupakan upaya sistematis untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

"Ketika Pak Prabowo menjabat, beliau berusaha menjalankan solusi itu. Nah, berikan kesempatan kepada beliau untuk melaksanakan," tuturnya.

Ia pun meminta masyarakat untuk bersabar dan memberikan ruang bagi pemerintah menyelesaikan program-program tersebut selama masa jabatan. Menurutnya, perubahan besar tidak bisa terjadi dalam semalam, tetapi membutuhkan proses dan konsistensi.