Kritik MBG Watch: Program Makan Bergizi Gratis Berpotensi Jadi Skandal Korupsi Terbesar

PARADAPOS.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah mulai menuai sorotan tajam. Media Wahyudi Askar dari MBG Watch menilai kekhawatiran yang selama ini disampaikan publik kini terbukti terjadi, bahkan ia menyebut program ini berpotensi menjadi salah satu skandal korupsi terbesar dalam satu dekade terakhir. Kritik ini muncul di tengah upaya pemerintah yang diwakili Juru Bicara Partai Gerindra, Andre Rosiade, untuk menegaskan komitmen mereka dalam melakukan refocusing dan pengawasan yang lebih ketat.

Di lapangan, persoalan yang mengemuka tidak hanya sebatas teknis operasional dapur. Menurut Media, akar masalah justru terletak pada siapa yang menjadi penyelenggara dan pemilik dapur tersebut. Ia melihat adanya konflik kepentingan yang mengkhawatirkan.

"Kalau soal siapanya tidak diselesaikan. Bahwa pemilik dapur ini adalah mereka yang punya konflik kepentingan, bagian dari partai politik, ormas keagamaan, yayasan-yayasan terafiliasi dengan penguasa. Ini tidak akan selesai," tegasnya dalam sebuah pernyataan yang dirilis belum lama ini.

Skema Alternatif dan Kompleksitas Baru

Menghadapi situasi ini, MBG Watch kembali mendorong agar pengelolaan program diserahkan langsung kepada pihak sekolah. Media mengklaim bahwa sebelum program dijalankan, pihaknya telah menyampaikan skema alternatif yang dinilai lebih murah dan tepat sasaran.

Namun, ia menilai persoalan kini semakin kompleks. Kontrak kerja dan proses rekrutmen yang sudah berjalan membuat perubahan arah kebijakan menjadi jauh lebih sulit untuk dilakukan. Situasi ini, menurutnya, seperti bola salju yang terus menggelinding dan semakin besar.

Respons Pemerintah: Refocusing dan Pengawasan Ketat

Menanggapi kritik yang dilayangkan, Juru Bicara Partai Gerindra, Andre Rosiade, angkat bicara. Ia menegaskan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan refocusing program. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.

Andre juga membuka kemungkinan adanya pendanaan dari luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk wilayah-wilayah tertentu. Menurutnya, ini adalah salah satu cara untuk meringankan beban fiskal negara tanpa mengorbankan kualitas program.

Di sisi lain, Andre menolak anggapan bahwa program MBG memperburuk pengelolaan keuangan negara. Ia menegaskan bahwa dukungan masyarakat terhadap program ini masih tinggi, berdasarkan hasil kunjungannya ke berbagai sekolah di daerah pemilihannya. "Antusiasme di lapangan sangat positif," ujarnya, mencoba meredam kekhawatiran yang berkembang.