PARADAPOS.COM - Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, memastikan partainya telah mengambil sikap politik sebagai partai penyeimbang di pemerintahan saat ini, bukan sebagai oposisi. Keputusan ini diambil dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP dan ditegaskan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Sikap tersebut, menurut Said, sudah dipahami dan diapresiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan Said dalam keterangannya pada Kamis, 18 Juni 2026, merespons berbagai spekulasi mengenai posisi politik partai berlambang banteng tersebut.
Penyeimbang, Bukan Oposisi
Said Abdullah menegaskan bahwa posisi sebagai partai penyeimbang memiliki arti yang berbeda dengan oposisi. Ia menjelaskan bahwa sikap ini bukanlah sikap abu-abu atau setengah hati.
“Sesuai keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas), PDI Perjuangan telah memutuskan bahwa PDI Perjuangan berposisi sebagai partai penyeimbang. Sikap ini bukan sikap abu-abu. Kita tidak bisa membandingkan dengan negara-negara Barat yang menjalankan sistem oposisi,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, oposisi identik dengan kehendak politik yang kerap berlawanan secara total dengan pemerintah. Hal itu, menurutnya, berbeda dengan peran yang kini diambil PDIP.
Objektif dan Proporsional: Dua Kata Kunci
Dalam menjalankan peran sebagai penyeimbang, Said menjelaskan bahwa partainya akan bersikap secara objektif dan proporsional. Prinsip ini, katanya, menjadi pedoman utama dalam menyikapi setiap kebijakan yang dihasilkan pemerintah.
“Ditegaskan sendiri oleh Ibu Mega, Ketua Umum, bahwa sebagai penyeimbang itu bersikap objektif dan proporsional. Artinya, kalau kinerja dan kebijakan pemerintah bagus untuk rakyat, sudah seharusnya PDI Perjuangan memberikan dukungan hingga 2029, meskipun PDI Perjuangan tidak mendapatkan manfaat elektoral dari kinerja bagus tersebut,” jelasnya.
Ia menambahkan, jika kebijakan pemerintah dinilai kurang baik, PDIP akan memberikan kritik dan masukan secara konstruktif. Sikap ini diambil tanpa mengharapkan keuntungan elektoral bagi partai.
“Sebaliknya, kalau kebijakan dan kinerjanya kurang bagus, kami mengingatkan secara konstruktif. Dalam posisi seperti ini, belum tentu juga kami mendapatkan keuntungan elektoral,” sambungnya.
Apresiasi dari Presiden Prabowo
Menariknya, Said Abdullah mengungkapkan bahwa sikap politik PDIP ini telah mendapat respons positif langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut bahwa kepala negara memahami betul pilihan yang diambil partainya.
“Presiden Prabowo sendiri sangat memahami sikap dan pilihan politik yang ditempuh oleh PDI Perjuangan. Bahkan beliau menyatakan terima kasih atas sikap itu dan menganggapnya sebagai teman yang lebih jujur,” tuturnya.
Menurut Said, Presiden Prabowo menyadari bahwa tidak semua pujian itu baik. Ia menekankan pentingnya objektivitas dalam hubungan antara partai politik dan pemerintah.
“Bapak Presiden sangat sadar bahwa tidak semua pujian itu baik. Melebih-lebihkan pujian ibarat teman malah bisa mengaburkan sikap objektivitas yang justru diperlukan oleh Bapak Presiden,” pungkasnya.
Dengan posisi ini, PDIP menegaskan komitmennya untuk mendukung Presiden Prabowo berkhidmat hingga 2029 sesuai konstitusi, namun tetap kritis dan konstruktif dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Editor: Andri Setiawan
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Menlu Dorong Kerja Sama Nuklir dengan Rusia demi Target Swasembada Energi Tiga Tahun
BTN dan Rumah123 Integrasikan 4,8 Juta Listing Properti dengan Akses KPR Digital
DPR, OJK, dan BEI Sepakati Langkah Perbaikan Tata Kelola Bursa Efek
Perumda Pasar Jaya Gelar Bazar UMKM dan Kuliner Dorong Ekonomi Kerakyatan di Jakarta