PARADAPOS.COM - Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, secara resmi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Pulau Jawa. Insiden ini dipicu oleh gangguan pasokan batu bara berkalori menengah (medium-range coal) yang kemudian diperparah oleh kendala teknis pada dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) besar milik perusahaan listrik swasta (Independent Power Producer). Akibatnya, kedua pembangkit tersebut terpaksa keluar dari sistem kelistrikan Jawa, sehingga pasokan energi ke jaringan utama terganggu.
Langkah Cepat Pemulihan dan Perbaikan
Untuk mempercepat pemulihan, PLN telah mengerahkan tim teknis untuk bekerja sama dengan operator pembangkit terkait. Fokus utama saat ini adalah memperbaiki gangguan pada kedua PLTU tersebut agar dapat segera kembali beroperasi dan menyuntikkan pasokan listrik ke jaringan Jawa. Darmawan menambahkan bahwa pihaknya juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan para pemasok batu bara yang telah mendapatkan penugasan dari pemerintah.
Proses pengadaan ini dilakukan dengan koordinasi erat bersama Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM. Tujuannya jelas, memastikan pasokan batu bara berkalori menengah dapat segera tersalurkan ke pembangkit-pembangkit yang membutuhkan.
"Kami mengapresiasi dukungan dari pemerintah," kata Darmawan dalam program Top News Metro TV, Sabtu, 20 Juni 2026.
Tantangan Pasokan dan Perawatan
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan perspektif berbeda. Ia menegaskan bahwa pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah daerah bukanlah akibat dari kekurangan pasokan batu bara secara nasional. Menurutnya, akar masalah justru terletak pada tantangan di proses pasokan batu bara berkalori menengah dan aspek perawatan (maintenance) pembangkit.
Bahlil memastikan bahwa ketersediaan batu bara secara nasional untuk kebutuhan pembangkit listrik berada dalam kondisi aman. Pemerintah, jelasnya, memiliki kewajiban untuk memastikan ketersediaan alokasi dan mendorong kontrak pengadaan antara perusahaan tambang dan PLN. Namun, ia menekankan bahwa setelah kontrak selesai ditandatangani, tanggung jawab operasional distribusi sepenuhnya berada di tangan PLN.
Pemerintah, lanjut Bahlil, terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja PLN. Hal ini dilakukan untuk memastikan keandalan pasokan listrik nasional tetap terjaga dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
"Tadi saya sampai di jalan juga saya bicara sama Pak Dirut, saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Termasuk di dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat," ujar Bahlil.
Editor: Laras Wulandari
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
WNA Georgia Salah Masuk Tol Pasteur, Dikejar Petugas hingga Gerbang Baros
TVRI Amankan Hak Siar Piala Dunia 2026, Piala Dunia U-17 2026, dan Piala Dunia Wanita 2027
Tim Pemkot Bogor Juarai Padel Battle Persahabatan Lawan Black Cats
Bayi Perempuan Ditemukan Terbungkus Plastik dengan Mulut Dilakban di Pinggir Sungai Cilegon