PARADAPOS.COM - Presiden Bolivia, Rodrigo Paz, mengumumkan status keadaan darurat nasional pada Sabtu, 20 Juni 2026, sebagai respons terhadap krisis politik dan ekonomi yang semakin dalam. Keputusan ini diambil setelah berminggu-minggu aksi protes antipemerintah yang dipicu oleh kenaikan biaya hidup dan tekanan ekonomi, yang kemudian berkembang menjadi gelombang demonstrasi besar-besaran yang menuntut pengunduran dirinya. Blokade jalan yang meluas telah melumpuhkan distribusi barang kebutuhan pokok, memicu kelangkaan pangan dan bahan bakar, serta menimbulkan korban jiwa.
Blokade Meluas, Ekonomi Terhenti
Di berbagai wilayah negara Amerika Selatan itu, blokade jalan yang telah berlangsung sekitar 50 hari terakhir mulai menimbulkan dampak kemanusiaan yang serius. Data dari Kantor Ombudsman Bolivia mencatat bahwa aksi tersebut menyebabkan kelangkaan makanan, bahan bakar, dan pasokan medis. Roda perekonomian pun nyaris berhenti berputar.
Situasi ini tidak datang tanpa korban. Dalam periode 1 Mei hingga 15 Juni 2026, sedikitnya 14 orang dilaporkan meninggal dunia akibat gejolak yang terus berlangsung. Angka ini menjadi indikator betapa gentingnya kondisi keamanan dan sosial di lapangan.
Pemerintah Bergerak, Dialog Gagal
Dalam pidato kenegaraan yang disiarkan secara langsung, Paz menjelaskan bahwa pemerintah tidak bisa lagi tinggal diam. “Saya telah mengatur penerapan Status Keadaan Darurat untuk membebaskan jalan-jalan di negara ini,” katanya.
Ia menambahkan bahwa warga Bolivia tidak boleh terus menjadi sandera dari blokade yang menghalangi mereka untuk bekerja, belajar, atau bahkan menerima perawatan medis. “Warga Bolivia tidak dapat terus menjadi sandera blokade yang menghalangi mereka bekerja, belajar, menerima perawatan medis, memenuhi kebutuhan hidup, dan membawa nafkah ke rumah mereka,” ujarnya.
Penetapan status ini memberikan kewenangan kepada militer dan kepolisian untuk mengambil tindakan pemulihan ketertiban. Paz menegaskan bahwa langkah ini diambil setelah semua upaya dialog ditempuh. “Setelah menghabiskan seluruh upaya dialog, setelah mencapai kesepakatan dengan mereka yang memiliki tuntutan yang sah, dan setelah dengan jelas mengidentifikasi mereka yang menggunakan kekerasan untuk mencoba mengguncang stabilitas Bolivia, kami telah mengambil keputusan untuk memberlakukan keadaan darurat di seluruh wilayah nasional,” jelasnya.
Sebelumnya, pada bulan lalu, Paz telah menandatangani undang-undang yang memungkinkan militer terlibat dalam konflik internal. Namun saat itu ia berjanji bahwa keadaan darurat hanya akan menjadi pilihan terakhir.
Latar Belakang Politik dan Ekonomi
Paz, seorang politikus berhaluan tengah, baru menjabat sebagai presiden tujuh bulan lalu. Ia memenangkan pemilihan yang menandai perubahan besar dalam peta politik Bolivia, mengakhiri hampir dua dekade dominasi kelompok kiri yang dipimpin Gerakan Menuju Sosialisme (MAS) di bawah Evo Morales.
Ia mewarisi krisis ekonomi terburuk dalam satu generasi. Defisit anggaran yang membengkak memaksanya mengambil langkah kontroversial: memangkas subsidi bahan bakar pada Mei lalu. Kebijakan ini memicu kemarahan publik karena diterapkan di tengah kondisi ekonomi yang sudah sangat tertekan.
Bolivia saat ini menghadapi kekurangan devisa. Ekspor gas alam, yang selama bertahun-tahun menjadi tulang punggung pendapatan negara, terus menurun. Inflasi pun melonjak ke level tertinggi dalam 40 tahun terakhir, sementara pasokan bahan bakar semakin langka.
Dukungan dari Washington
Di tengah krisis, Paz berupaya mempererat hubungan dengan Amerika Serikat. Pada September lalu, ia mengumumkan rencana kerja sama ekonomi senilai US$1,5 miliar untuk menjamin pasokan bahan bakar. Dukungan Washington pun kembali ditegaskan awal bulan ini.
Pada 4 Juni, Departemen Luar Negeri AS merilis ringkasan percakapan antara Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Presiden Paz. Disebutkan adanya “komitmen tak tergoyahkan Amerika Serikat untuk mendukung demokrasi Bolivia dan pemerintahan Paz saat membangun kembali negara itu setelah 20 tahun kebijakan sosialis yang gagal.”
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott, juga menyatakan bahwa Washington meningkatkan bantuan darurat. “Menteri Luar Negeri mencatat bahwa Amerika Serikat sedang meningkatkan bantuan darurat dan dukungan operasi logistik di Bolivia untuk membantu mereka yang menghadapi kekurangan makanan dan pasokan medis yang akut akibat blokade jalan ilegal yang dimaksudkan untuk mengguncang stabilitas masyarakat Bolivia,” ungkapnya.
Tuntutan di Lapangan
Gelombang demonstrasi yang didukung serikat pekerja, kelompok petani, serta pendukung mantan Presiden Evo Morales tidak hanya menuntut perbaikan ekonomi. Mereka juga mendesak Paz untuk mundur. Selain itu, kelompok-kelompok ini menuntut kenaikan upah serta solusi atas kelangkaan bahan bakar dan dolar AS yang menjadi masalah utama perekonomian Bolivia.
Dengan pengumuman keadaan darurat ini, pemerintah berharap dapat memulihkan ketertiban dan mengembalikan distribusi barang kebutuhan pokok. Namun, di lapangan, ketegangan masih terasa. Blokade belum sepenuhnya dibuka, dan tuntutan pengunduran diri presiden masih bergema di jalan-jalan La Paz.
Editor: Yuli Astuti
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Swedia Dihancurkan Belanda 5-1, Pelatih Graham Potter Akui Timnya Menuai Pelajaran Pahit
Tiga Peristiwa Besar Warnai 21 Juni: Kelahiran Jokowi, Wafatnya Soekarno, dan Pembredelan Tempo
Puan Desak Pemulihan Pascagempa Sulteng Tak Hanya Fokus pada Infrastruktur, tapi Juga Ekonomi Warga
Tekanan Mental Warnai Duel Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026