PARADAPOS.COM - Langkah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang kembali aktif di kancah politik bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menuai sorotan tajam dari pengamat. Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, menilai bahwa peran Jokowi sebagai dewan pembina partai tidak akan memberikan dampak signifikan. Menurutnya, publik kini bersikap kritis dan menuntut kejelasan arah dari setiap manuver politik, terutama dari figur yang pernah memegang tampuk kekuasaan tertinggi di negeri ini.
Posisi Simbolis Dinilai Kurang Berpengaruh
Dalam analisisnya, Saiful Anam menjelaskan bahwa posisi dewan pembina hanyalah jabatan simbolis yang kerap tidak cukup untuk menggerakkan mesin partai secara efektif. Ia membandingkannya dengan peran ketua umum yang memiliki kendali langsung atas struktur dan kebijakan partai.
"Dengan posisi hanya sebagai dewan pembina, pengaruh Jokowi dinilai tidak akan maksimal jika dibandingkan bila ia memegang kendali langsung sebagai ketua umum," kata Saiful kepada RMOL, Minggu 28 Juni 2026.
Menurut logika politik praktis, jabatan simbolis seperti itu sering kali hanya menjadi hiasan tanpa daya tawar yang kuat. Wajar jika kemudian muncul anggapan bahwa peran tersebut terlalu kecil untuk figur sekelas Jokowi yang pernah berada di puncak kekuasaan nasional.
Publik Menuntut Transparansi Tujuan Politik
Langkah "turun gunung" ini, lanjut Saiful, berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat jika tidak dibarengi dengan penjelasan yang gamblang. Ia menekankan bahwa era politik naratif normatif sudah berakhir.
"Publik tidak lagi mudah diyakinkan dengan narasi normatif. Mereka menuntut kejelasan arah dan tujuan. Tanpa itu, setiap langkah politik akan selalu dibaca sebagai bagian dari agenda tersembunyi, bukan pengabdian murni," ujarnya.
Suasana di lapangan menunjukkan bahwa perbincangan soal keterlibatan Jokowi di PSI memang menjadi topik hangat di berbagai kalangan. Mulai dari warung kopi hingga forum diskusi akademis, pertanyaan yang sama terus bergulir: apa sebenarnya yang ingin dicapai?
Etika Politik Pasca-Kekuasaan Dipertaruhkan
Lebih jauh, Saiful menyoroti aspek etika yang justru menjadi taruhan paling mahal. Ia menilai bahwa apa yang dilakukan Jokowi saat ini tidak hanya memengaruhi citra pribadi, tetapi juga standar moral politik pasca-kekuasaan di Indonesia.
"Seorang mantan presiden seharusnya mampu menunjukkan keteladanan dalam melepaskan kekuasaan secara elegan, bukan justru terus berada di orbitnya tanpa kejelasan peran. Jika tidak, maka publik akan terus mempertanyakan ini tentang negara, atau sekadar perpanjangan pengaruh?" pungkas Saiful.
Pertanyaan retoris itu seolah menjadi penutup yang menggantung. Di tengah hiruk-pikuk politik menjelang pemilu, langkah Jokowi bersama PSI masih akan terus menjadi teka-teki yang menunggu jawaban.
Editor: Andri Setiawan
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
24 Bengkel Binaan Yayasan AHM Raup Omzet Rp7,9 Miliar dan Serap 43 Tenaga Kerja Baru
Bhinneka Life Gandeng Rumah Sakit Malaysia, Luncurkan Program Asuransi dengan Fasilitas Medical Check-Up
Petugas Gabungan Bongkar 29 Gubuk Liar di Bantaran Kanal Banjir Barat Tanah Abang
Polisi Amankan Sopir Truk Rem Blong di Bekasi, Satu Tewas dan Lima Luka-Luka