PARADAPOS.COM - Penguatan tata kelola organisasi, transparansi pendanaan, dan independensi menjadi syarat mutlak bagi Nahdlatul Ulama (NU) agar organisasi Islam terbesar di Indonesia ini tetap relevan tanpa kehilangan akar tradisinya. Hal ini mengemuka dalam forum diskusi yang digelar di Kampus Universitas Terbuka, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, pada Minggu (28/6/2026). Bertajuk "Dana, Kekuasaan, dan Independensi PBNU: Siapa Membiayai, Siapa Mempengaruhi?", acara tersebut menghadirkan akademisi, tokoh pesantren, dan perwakilan masyarakat sipil untuk membahas masa depan organisasi.
Urgensi Transformasi di Abad Kedua
Para narasumber yang hadir sepakat bahwa memasuki abad kedua perjalanannya, NU membutuhkan transformasi tata kelola yang mampu memadukan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) dan tradisi pesantren dengan prinsip-prinsip organisasi modern. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta independensi menjadi kata kunci yang terus bergema dalam diskusi.
Suasana di ruang seminar terasa hangat ketika para peserta saling bertukar gagasan. Tidak sedikit dari mereka yang mencatat poin-poin penting di buku catatan masing-masing, menandakan antusiasme terhadap topik yang dibahas.
Pesan dari Rektor Universitas Terbuka
Rektor Universitas Terbuka, Prof. Ali Muktiyanto, menekankan bahwa pembaruan tata kelola bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keniscayaan bagi organisasi sebesar NU.
"NU memiliki modal sosial, modal intelektual, dan modal spiritual yang sangat besar. Tantangannya sekarang adalah menerjemahkan seluruh modal tersebut menjadi sistem organisasi dan keuangan yang transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada warga dan publik," ujarnya.
Menurut dia, kekuatan NU selama ini lahir dari otoritas keilmuan para ulama dan tradisi pesantren. Fondasi itu, lanjutnya, harus tetap menjadi pijakan utama organisasi.
"Modernisasi tata kelola bukan berarti meninggalkan tradisi. Justru nilai-nilai Aswaja harus menjadi ruh dalam membangun sistem organisasi yang profesional, efektif, dan mampu menjawab tantangan zaman," katanya.
Ali juga menyoroti dimensi moral dari akuntabilitas. Ia menilai bahwa governansi yang baik merupakan bagian dari implementasi ajaran Islam tentang amanah.
"Governansi yang baik bukan sekadar memenuhi standar administrasi. Ia merupakan pengejawantahan nilai amanah yang menjadi ajaran utama Islam. Akuntabilitas adalah tanggung jawab moral sekaligus organisasi kepada umat," ungkapnya.
Gerakan Partisipasi Warga
Koordinator Forbes NU 26, Abdul Waidl, menjelaskan bahwa forum ini merupakan langkah awal dari gerakan partisipasi warga NU dalam merumuskan masa depan organisasi. Ia optimistis diskusi serupa akan terus berlanjut.
"Serial Rembug Warga NU tidak berhenti di Jakarta. Kami akan melanjutkan forum ini di berbagai daerah sekitar Jabodetabek, seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan wilayah lainnya agar semakin banyak warga NU dapat berpartisipasi menyampaikan gagasan," ujarnya.
Sembilan Agenda Strategis untuk NU
Berdasarkan pemaparan para narasumber dan hasil diskusi yang berlangsung cukup alot, Serial Rembug Warga NU akhirnya merumuskan sembilan rekomendasi strategis. Rekomendasi ini diharapkan menjadi pijakan bagi penguatan Nahdlatul Ulama di masa mendatang.
1. Sistem Tata Kelola Berbasis Good Governance dan Nilai Aswaja
NU perlu membangun tata kelola organisasi yang memadukan nilai amanah, syura, keadilan, dan kemaslahatan dengan prinsip-prinsip good governance. Dengan demikian, organisasi tetap berakar pada tradisi sekaligus mampu menjawab tantangan kelembagaan modern.
2. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi (APBNU)
Organisasi perlu memiliki mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Nahdlatul Ulama (APBNU) sebagai instrumen resmi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Mekanisme ini berlaku dari tingkat PBNU hingga ranting agar setiap program memiliki arah, indikator kinerja, dan pertanggungjawaban yang jelas.
3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal dan Transformasi Digital
Penguatan organisasi perlu ditopang oleh sistem pengendalian internal, manajemen risiko, digitalisasi administrasi dan keuangan, serta penyusunan laporan organisasi yang transparan dan akuntabel. Hal ini menjadi fondasi untuk meningkatkan kepercayaan publik.
4. Nilai-Nilai Kepesantrenan sebagai Fondasi Tata Kelola
Modernisasi organisasi harus bertumpu pada nilai amanah, keikhlasan, keteladanan, musyawarah, dan pelayanan (khidmah). Nilai-nilai ini harus menjadi budaya organisasi yang hidup dalam setiap proses pengambilan keputusan.
5. Budaya Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Amanah Jamaah
Seluruh pengelolaan program, aset, dan keuangan organisasi harus dipandang sebagai amanah warga NU. Pelaporan, evaluasi, dan keterbukaan informasi menjadi bagian dari etika organisasi, bukan sekadar kewajiban administratif.
6. Optimalisasi Potensi Intelektual dan Profesional Nahdliyin
NU memiliki ribuan akademisi, akuntan, auditor, ekonom, ahli hukum, teknokrat, dan profesional lainnya. Seluruh potensi ini perlu dihimpun dalam sistem kaderisasi dan kelembagaan untuk memperkuat kapasitas organisasi tanpa menghilangkan kepemimpinan ulama.
7. Transparansi Sumber Pendanaan dan Pertanggungjawaban Publik
NU perlu membangun sistem keterbukaan mengenai sumber-sumber pendanaan organisasi, baik yang berasal dari warga, filantropi, dunia usaha, maupun pemerintah. Semua itu harus disertai laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada warga NU dan publik.
8. Sistem Pencegahan Korupsi dan Pengelolaan Konflik Kepentingan
Organisasi perlu memiliki kebijakan antikorupsi, pakta integritas, mekanisme whistleblower, audit independen, kode etik, serta pedoman pengelolaan konflik kepentingan untuk menjaga integritas kelembagaan.
9. Independensi Organisasi melalui Demokratisasi dan Partisipasi Warga
Hubungan NU dengan negara, dunia usaha, maupun lembaga donor harus dibangun secara transparan tanpa mengurangi independensi organisasi. Ruang partisipasi warga perlu diperluas melalui forum-forum musyawarah, termasuk Serial Rembug Warga NU dan Muktamar Nahdliyin, sebagai mekanisme penyaluran aspirasi dan penguatan legitimasi organisasi.
Editor: Joko Susilo
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
KPK Bantarkan Penahanan Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ke RS Polri karena Sakit
Polisi Tangkap Pria Berkacamata yang Diduga Orang Terakhir Bersama Sekdis DPRKP Bangkalan Sebelum Tewas di Bandara Juanda
Menhub: Fuel Surcharge Tiket Pesawat Dihapus Setelah Tarif Batas Atas Baru Berlaku
Tim SAR Venezuela Evakuasi Wanita dan Bayi 9 Bulan dari Reruntuhan Tiga Hari Pasca Gempa Dahsyat