Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara, Satu Hakim Berpendapat Berbeda

PARADAPOS.COM - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 30 Juni 2026. Vonis ini dijatuhkan terkait kasus pengadaan laptop Chromebook dan perangkat manajemen dalam program digitalisasi pendidikan saat pandemi. Selain hukuman penjara, ia juga diwajibkan membayar denda Rp1 miliar dan uang pengganti sebesar Rp809,59 miliar. Menariknya, putusan ini tidak bulat; satu dari tiga hakim anggota majelis menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion.

Ruangan sidang yang biasanya hening seketika berubah tegang. Ketua majelis hakim, Purwanto S. Abdullah, membacakan amar putusan dengan suara mantap. Dua hakim lainnya sepakat: Nadiem Anwar Makarim terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, Hakim Andi Saputra memilih berdiri di tengah arus mayoritas.

"Maaf, menurut saya orang ini seharusnya bebas," ujarnya lantang di ruang sidang yang dipenuhi awak media dan para pendukung.

Vonis Berat dengan Ancaman Tambahan

Hukuman yang dijatuhkan memang tidak ringan. Nadiem harus mendekam di penjara selama satu dekade. Jika denda Rp1 miliar tidak dibayar, ia harus menjalani kurungan tambahan selama 190 hari. Lebih dari itu, kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp809,59 miliar menjadi beban yang jauh lebih berat. Tenggat waktu yang diberikan hanya satu bulan, dengan perpanjangan maksimal satu bulan berikutnya. Jika gagal, ancamannya bukan sekadar teguran, melainkan tambahan lima tahun penjara. Total potensi hukuman yang mengintai mencapai 15 tahun.

Kasus ini berakar pada program digitalisasi sekolah yang digagas saat pandemi Covid-19 melanda. Kala itu, pengadaan perangkat Chromebook digadang-gadang sebagai solusi agar proses belajar mengajar tetap berjalan. Namun, apa yang awalnya dipandang sebagai kebijakan penyelamat pendidikan, kini berubah menjadi jerat hukum yang menjerat mantan menteri paling populer di era reformasi birokrasi.

Dissenting Opinion: Satu Suara yang Mengguncang

Di tengah kepastian vonis, muncullah celah yang membuat perkara ini semakin rumit. Hakim Andi Saputra, yang sebelumnya juga menyampaikan pendapat berbeda dalam kasus konsultan Nadiem, Ibrahim Arief, kembali menunjukkan konsistensi pandangannya. Ia menilai tidak ada niat jahat (mens rea) dalam diri terdakwa. Menurutnya, Nadiem tidak memiliki konflik kepentingan pribadi dalam pengadaan tersebut.

Penandatanganan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021, lanjut Hakim Andi, merupakan bagian dari kebijakan pemerintahan yang sah. Bukan tindakan pidana. Ia juga meragukan hubungan sebab-akibat antara keputusan Nadiem dan kerugian negara yang dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Tidak terbukti adanya unsur kesalahan pidana yang memadai untuk menjatuhkan hukuman kepada seorang menteri," tegasnya dalam pertimbangan hukum yang dibacakan.

Perdebatan Hukum yang Lebih Dalam

Fenomena dissenting opinion dalam perkara ini bukanlah sekadar catatan kaki. Dalam tradisi hukum Indonesia, perbedaan pendapat di antara majelis hakim justru menjadi sinyal bahwa perkara ini menyimpan perdebatan serius. Para hakim yang sama-sama memeriksa berkas, mendengarkan saksi, dan membaca dokumen, bisa sampai pada kesimpulan yang bertolak belakang.

Pola serupa pernah terjadi sebelumnya. Dalam kasus Ibrahim Arief, Hakim Andi bersama Hakim Eryusman juga menyampaikan pendapat berbeda. Mereka menilai Ibam, sapaan akrab Ibrahim, hanyalah konsultan teknologi informasi yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan. Ia bahkan sempat melaporkan kelemahan penggunaan Chromebook kepada atasannya.

Pertanyaan besar pun mengemuka di kalangan akademisi dan praktisi hukum: apakah perkara ini murni korupsi sebagaimana dakwaan jaksa? Atau justru terjadi tumpang tindih antara kebijakan publik yang gagal dengan perbuatan pidana?

Batas Tipis antara Kebijakan dan Korupsi

Banyak pihak kerap berasumsi bahwa kerugian negara otomatis berarti semua pejabat yang menandatangani kebijakan harus berurusan dengan hukum. Namun, hukum pidana tidak bekerja sesederhana itu. Kerugian negara memang penting, tetapi belum cukup. Harus dibuktikan adanya kesalahan pidana, niat jahat, penyalahgunaan wewenang, serta hubungan kausal yang nyata antara tindakan terdakwa dan kerugian tersebut.

Jaksa sebelumnya menuntut Nadiem dengan hukuman 18 tahun penjara. Vonis 10 tahun yang dijatuhkan majelis hakim sebenarnya sudah lebih ringan. Namun, bagi seorang tokoh yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai motor transformasi pendidikan digital, vonis ini tetap terasa seperti kejutan besar.

Usai sidang, Nadiem tidak mampu menyembunyikan kekecewaannya. Ia mengaku sudah tidak tahu lagi harus mencari keadilan ke mana. Tim kuasa hukumnya memastikan akan mengajukan banding. Senjata utama mereka bukan sekadar argumen hukum biasa, melainkan dissenting opinion yang membuktikan bahwa di tingkat hakim pun tidak ada kesepakatan bulat mengenai kesalahan pidananya.

Pelajaran Hukum yang Mahal

Pada akhirnya, vonis ini belum tentu menjadi bab terakhir. Banding masih terbuka. Kasasi juga masih mungkin. Sejarah peradilan Indonesia berkali-kali menunjukkan bahwa putusan dapat berubah di tingkat berikutnya.

Jangan buru-buru menganggap cerita ini selesai hanya karena palu sudah diketuk. Di balik angka 10 tahun penjara, denda Rp1 miliar, dan uang pengganti Rp809,59 miliar, sesungguhnya sedang berlangsung pertarungan yang jauh lebih besar. Pertarungan tentang bagaimana hukum membedakan korupsi dengan kebijakan, membedakan kerugian negara dengan kesalahan pidana, dan membedakan amar putusan mayoritas dengan satu suara hakim yang berkata lantang, "Menurut saya... terdakwa seharusnya dibebaskan."

Kadang-kadang, satu suara berbeda justru menjadi bab paling menarik dalam sejarah sebuah perkara. Perkara Nadiem tampaknya baru saja membuka bab itu.