PARADAPOS.COM - Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) terus memperkuat ketahanan pangan daerah sebagai langkah strategis menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, khususnya komoditas cabai, bawang, dan tomat. Langkah ini diambil menyusul fakta bahwa sebagian besar kebutuhan pangan masyarakat Papua masih dipasok dari luar daerah, membuat harga rentan terhadap gangguan distribusi dan kenaikan biaya logistik. Pelaksana Harian (Plh) Kepala Disperindag Provinsi Papua, Yoniman Ronting, mengungkapkan hal tersebut di Jayapura pada Selasa lalu.
Ketergantungan Pasokan Luar Daerah dan Risiko Harga
Yoniman Ronting menjelaskan, kondisi ketergantungan pada pasokan dari luar wilayah membuat harga komoditas pangan di Papua sangat sensitif. “Dengan kondisi tersebut membuat harga komoditas pangan cukup rentan terhadap gangguan distribusi maupun kenaikan biaya logistik,” katanya. Ia menekankan bahwa intervensi pasar memang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga dalam jangka pendek, namun solusi jangka panjang yang lebih efektif adalah memperkuat produksi pangan lokal.
Intervensi Jangka Pendek dan Strategi Jangka Panjang
Pemerintah secara berkala melakukan berbagai langkah pengendalian, termasuk intervensi pasar apabila terjadi gejolak harga di tingkat konsumen. Namun, menurut Yoniman, upaya yang lebih fundamental adalah mengurangi ketergantungan pada pasokan luar daerah. “Namun, upaya jangka panjang yang dinilai lebih efektif adalah memperkuat produksi pangan lokal agar ketergantungan terhadap pasokan luar daerah dapat ditekan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga berupaya memperkuat sistem logistik pangan dengan mendorong efisiensi distribusi antarwilayah serta memperbaiki rantai pasok. Hal ini bertujuan untuk menekan biaya transportasi yang selama ini menjadi salah satu faktor utama tingginya harga di Papua. “Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya memperkuat sistem logistik pangan dengan mendorong efisiensi distribusi antar wilayah serta memperbaiki rantai pasok untuk menekan biaya transportasi yang selama ini menjadi salah satu faktor utama tingginya harga di Papua,” katanya lagi.
Harapan untuk Ketahanan Pangan dan Daya Beli Masyarakat
Yoniman berharap langkah-langkah tersebut dapat memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus menjaga daya beli masyarakat melalui ketersediaan pasokan yang lebih merata dan berkelanjutan. Ia menambahkan, pihaknya optimistis dengan strategi yang dijalankan.
Inflasi Terkendali Berkat Sinergi TPID
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Papua, Warsono, memberikan perspektif berbeda. Ia menyebutkan bahwa laju inflasi di wilayah kerja BI Papua masih terjaga dan berada dalam sasaran inflasi nasional, yakni 2,5 plus minus satu persen. “Kami melihat inflasi di Tanah Papua pada Mei 2026 tetap terkendali dikarenakan adanya penguatan sinergi pengendalian inflasi melalui TPID di seluruh wilayah Papua,” katanya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan distribusi, koordinasi antarlembaga melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dinilai efektif menjaga stabilitas harga secara makro.
Editor: Joko Susilo
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Hakim Bebaskan Nadiem Makarim dalam Kasus Korupsi Pengadaan Chromebook
Embarkasi Haji YIA Tuntas Layani 9.288 Jemaah, Peluang Tambah Kuota dari Jawa Tengah Barat
Dokter Muda di TTU Ditemukan Tewas Diduga Bunuh Diri Usai Alami Intimidasi Anggota DPRD
Norwegia Kalahkan Pantai Gading 2-1, Tantang Brasil di Babak 16 Besar Piala Dunia 2026