PARADAPOS.COM - Bank Indonesia (BI) Perwakilan Papua memperkuat langkah pengendalian inflasi di Tanah Papua melalui dua instrumen utama, yaitu Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Kepala Perwakilan BI Papua, Warsono, menyatakan bahwa hingga pertengahan 2026, pihaknya telah menggelar sekitar 250 kegiatan GPM di berbagai wilayah. Upaya ini dilakukan bersamaan dengan penguatan kerja sama dengan daerah pemasok pangan, mengingat sebagian besar kebutuhan pokok Papua masih bergantung pada pasokan dari luar, seperti Sulawesi Selatan. Selain itu, BI Papua juga mengoptimalkan layanan kas keliling untuk memastikan distribusi uang Rupiah layak edar menjangkau hingga wilayah terpencil dan perbatasan.
Ketergantungan Pasokan dan Peran Strategis KAD
Papua memiliki karakteristik geografis yang unik, di mana sebagian besar kebutuhan pangannya masih harus didatangkan dari luar daerah. Kondisi ini membuat harga komoditas rentan terhadap gejolak jika pasokan terganggu. Menyadari hal tersebut, Warsono menekankan pentingnya sinergi antar daerah.
"Papua merupakan wilayah yang sebagian besar kebutuhan pangannya masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, seperti Sulawesi Selatan," ungkapnya.
Menurut dia, Kerja Sama Antar Daerah menjadi jembatan vital untuk menjaga rantai pasok tetap lancar. Dengan begitu, tekanan terhadap harga dapat diredam, dan masyarakat tetap bisa mengakses bahan pangan dengan harga yang stabil.
GPM sebagai Jaring Pengaman Harga Pangan
Gerakan Pangan Murah menjadi salah satu andalan BI Papua dalam menekan inflasi di tingkat konsumen. Kegiatan ini tidak hanya digelar di kota-kota besar, tetapi juga menyasar wilayah-wilayah yang selama ini menjadi kantong inflasi.
"Hingga pertengahan 2026, BI Papua telah melaksanakan sekitar 250 kegiatan Gerakan Pangan Murah yang tersebar di seluruh wilayah kerja BI Papua," jelas Warsono.
Ia menambahkan bahwa GPM memungkinkan masyarakat membeli bahan pokok dengan harga di bawah pasar. Program ini dinilai efektif sebagai solusi jangka pendek untuk meredam lonjakan harga, terutama saat hari besar keagamaan atau musim panen yang tak menentu.
"Selain GPM, kami juga aktif mendorong penguatan KAD dengan berbagai daerah penghasil komoditas pangan guna memperlancar distribusi dan mengurangi tekanan inflasi di wilayah Papua," lanjutnya.
Kas Keliling: Menembus Medan Sulit demi Rupiah Layak Edar
Distribusi uang tunai menjadi tantangan tersendiri di Papua. Banyak wilayah yang hanya bisa dijangkau melalui transportasi udara, seperti Asmat dan Oksibil. Untuk menjawab tantangan ini, BI Papua mengoperasikan layanan kas keliling luar kota secara rutin.
"Distribusi uang layak edar tetap menjadi perhatian terutama di wilayah yang hanya dapat diakses melalui transportasi udara. Karena itu, layanan kas keliling terus dioptimalkan," ujar Warsono.
Selain kas keliling, BI Papua juga menjalankan program kas titipan yang bekerja sama dengan perbankan di tujuh titik strategis. Langkah ini diambil agar peredaran uang Rupiah tetap terjaga, bahkan di pelosok.
Namun, Warsono mengakui bahwa tantangan tidak hanya datang dari medan. Rendahnya literasi masyarakat mengenai program Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah masih menjadi pekerjaan rumah. Banyak warga yang belum sepenuhnya memahami cara menukarkan uang tidak layak edar.
"Oleh sebab itu BI Papua akan terus melakukan kas keliling," tegasnya.
Dengan kombinasi antara pengendalian harga pangan dan distribusi uang yang merata, BI Papua berharap stabilitas ekonomi di Tanah Papua dapat terus terjaga di tengah tantangan geografis yang kompleks.
Editor: Reza Pratama
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Kecelakaan Beruntun di Perlintasan Kereta Bogor Libatkan Enam Kendaraan, Satu Luka Ringan
Raffi-Nagita Jual Aset Rp75 Miliar untuk Lunasi Utang Perusahaan
Said Iqbal Turun ke Lapangan Selidiki Isu PHK Massal 90 Persen Karyawan Tokopedia
Jasa Marga Transformasi Paradigma Jalan Tol: Utamakan Keselamatan dan Inovasi Digital Lewat Konsep ‘Infraculture’