KI Jateng Sidak ke Solo, Konfirmasi Ijazah Jokowi Tak Ada di Arsip Daerah

PARADAPOS.COM - Polemik seputar ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali memanas. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (KI Jateng) pada Selasa lalu melakukan inspeksi mendadak ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kota Solo. Langkah ini diambil untuk menelusuri langsung keberadaan dokumen ijazah yang menjadi objek sengketa informasi publik. Pemeriksaan lapangan itu merupakan bagian dari rangkaian pembuktian dalam sidang sengketa informasi yang masih bergulir.

Pemeriksaan Lapangan dan Temuan Awal

Ketua Majelis Komisioner KI Jateng, Ermy Sri Ardhyanti, mengungkapkan bahwa kunjungan ke instansi tersebut bertujuan menguji kesesuaian keterangan yang sebelumnya disampaikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dalam persidangan. Dalam keterangan resminya, Pemkot Solo menyatakan bahwa dokumen ijazah yang digunakan Jokowi saat mendaftar sebagai calon Wali Kota Solo pada 2005 tidak dikuasai atau disimpan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, maupun Lembaga Kearsipan Daerah Kota Solo.

Hasil dari pemeriksaan lapangan tersebut mengonfirmasi pernyataan Pemkot. Dokumen yang dimohonkan oleh pemohon informasi memang tidak ditemukan di lokasi yang diperiksa. Temuan ini menjadi salah satu alat bukti kunci yang akan dipertimbangkan oleh majelis komisioner dalam mengambil keputusan.

Ranah Hukum Lain: Kasus Pencemaran Nama Baik

Di luar jalur sengketa informasi, isu yang sama juga telah memasuki ranah pidana. Pengadilan Negeri Jakarta Timur baru-baru ini menggelar sidang perdana untuk kasus dugaan pencemaran nama baik. Terdakwa dalam perkara ini adalah Tifauzia Tyassuma, yang lebih dikenal dengan nama Dokter Tifa.

Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum, disebutkan bahwa terdakwa menuding ijazah Jokowi palsu. Tuduhan inilah yang kemudian mendorong pihak terkait untuk melaporkannya ke aparat penegak hukum. Sebagai informasi, Universitas Gadjah Mada (UGM) sebelumnya telah mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan bahwa Joko Widodo adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM.

Proses Hukum yang Masih Berjalan

Baik perkara sengketa informasi di Komisi Informasi maupun proses pidana di pengadilan, keduanya masih terus bergulir. Masing-masing pihak menunggu putusan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Perkembangan terbaru dari kedua kasus ini masih akan terus dipantau, mengingat implikasinya yang cukup luas terhadap tata kelola informasi publik dan proses hukum di Indonesia.