Wakil Ketua MPR: Kesadaran Masyarakat terhadap Mitigasi Bencana Harus Jadi Prioritas Nasional

- Rabu, 15 Juli 2026 | 17:50 WIB
Wakil Ketua MPR: Kesadaran Masyarakat terhadap Mitigasi Bencana Harus Jadi Prioritas Nasional
PARADAPOS.COM - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan pentingnya membangun kesadaran masyarakat terhadap edukasi mitigasi bencana sebagai langkah strategis meningkatkan kesiapsiagaan nasional. Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi daring bertajuk “Peningkatan Aktivitas Seismik di Pasifik: Implikasi dan Langkah Antisipatif Bagi Indonesia” yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (15/7/2026). Diskusi yang dimoderatori oleh Tim Ahli Wakil Ketua MPR RI, Tantri Moerdopo, turut menghadirkan sejumlah pakar, yakni Analis Kebencanaan Ahli Madya dari BNPB Maryanto, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto, serta Peneliti Senior Bidang Tsunami BRIN Widjo Kongko.

Antisipasi Menyeluruh dari Infrastruktur hingga Kesadaran Warga

Menurut Lestari, pendekatan terhadap ancaman bencana tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia menegaskan bahwa langkah antisipatif harus menyentuh semua lini, mulai dari penguatan infrastruktur, optimalisasi teknologi, hingga kesiapsiagaan masyarakat. “Langkah antisipatif terhadap ancaman bencana di tanah air harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari penguatan infrastruktur, optimalisasi teknologi, hingga kesiapsiagaan masyarakat,” ujar Lestari Moerdijat dalam sambutannya. Ia menambahkan bahwa memasuki pertengahan 2026, aktivitas kegempaan di sepanjang Cincin Api Pasifik menunjukkan dinamika yang sangat tinggi. Rentetan gempa bermagnitudo besar yang melanda sejumlah wilayah menjadi alarm serius bagi keselamatan masyarakat.

Pemerintah Didorong Perkuat Infrastruktur dan Pemahaman Publik

Lestari berpandangan bahwa pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan respons saat bencana terjadi. Persiapan infrastruktur dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai dampak bencana harus dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai upaya. Ia juga mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, kerja sama antarlembaga menjadi kunci dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat yang lebih solid. “Berharap agar aktivitas seismik yang terus terjadi dapat diantisipasi dengan mekanisme ketahanan adaptif masyarakat,” jelasnya.

Data Gempa 2025: 43.439 Kejadian dan Ancaman Megathrust

Sementara itu, Wijayanto dari BMKG memaparkan data yang cukup mencengangkan. Sepanjang tahun 2025, tercatat 43.439 kejadian gempa di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa gempa bumi tidak bisa diprediksi secara akurat, sehingga kesiapsiagaan masyarakat menjadi hal yang mutlak. Menurut Wijayanto, sumber gempa di Tanah Air berasal dari dua peristiwa utama: subduksi lempeng (Megathrust) dan sesar atau patahan lempeng aktif. Ia menyebutkan bahwa terdapat 14 segmen zona megathrust di Indonesia yang berpotensi memicu gempa dengan magnitudo di atas 8,5. “Zona megathrust di Indonesia terdapat 14 segmen yang berpotensi menyebabkan gempa dengan magnitudo di atas 8,5,” tuturnya. Ia menekankan bahwa langkah antisipasi harus dilakukan secara konsisten. Pemanfaatan peta rawan bencana, penguatan sistem informasi bencana, dan pembangunan mitigasi yang mudah dipahami masyarakat menjadi prioritas. “Dampak dari gempa itu dapat berupa longsor, likuifaksi, tsunami, runtuhan batu, dan efek ikutan lainnya yang dapat menimbulkan korban jiwa,” jelasnya.

Tsunami dan Tantangan Kota Pesisir

Widjo Kongko dari BRIN memberikan perspektif lain. Ia mengungkapkan bahwa 60% tsunami dipicu oleh gempa tektonik, sementara 22% lainnya disebabkan oleh gempa vulkanik. Dalam rentang waktu 300 tahun (1700-2022), tercatat 13 kejadian tsunami besar di kawasan Samudera Pasifik yang berdampak langsung ke Indonesia. Indonesia sendiri telah mengoperasikan Ina TEWS sejak 11 November 2008. Alat ini mampu memberikan peringatan tsunami dalam waktu kurang dari tiga menit, memberi waktu bagi masyarakat untuk segera menghindar. Namun, Widjo menyoroti tantangan besar yang masih dihadapi: 60% kota di Indonesia berada di pesisir pantai yang rawan tsunami. Ia menegaskan bahwa pemahaman masyarakat akan bahaya dan risiko, serta sistem peringatan dini yang tangguh, harus menjadi perhatian serius semua pihak. “Selain itu, wilayah penting seperti PLTU, kawasan industri, dan pariwisata juga berada di pesisir,” tutup Widjo.

Editor: Paradapos.com

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar