Menteri PU: 6.000 Pegawai Terindikasi Judi Online, Pengawasan Diperketat

PARADAPOS.COM - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa sekitar 6.000 pegawai di kementeriannya terindikasi terlibat dalam transaksi judi online. Data tersebut diperoleh dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Temuan ini menjadi dasar bagi Dody untuk memperketat pengawasan dan melakukan rotasi sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian PU. Selain itu, ia juga menemukan sekitar 4.000 pegawai yang bermasalah dalam penggunaan sistem absensi elektronik.

Latar Belakang dan Konteks Temuan

Menurut Dody, pelanggaran disiplin di kementeriannya sudah berlangsung cukup lama. Ia menilai lemahnya penindakan dan kuatnya hubungan pertemanan di internal kementerian menjadi faktor utama yang memungkinkan praktik ini terus terjadi. “Ini bukan data saya, data PPATK. Judol itu pidana,” kata Dody dalam sebuah wawancara di Podcast Akbar Faizal, dikutip Jumat 17 Juli 2026.

Pernyataan tegas itu disampaikan Dody di tengah upayanya membersihkan institusi dari praktik yang melanggar hukum. Ia menekankan bahwa data tersebut bukanlah hasil investigasi internal, melainkan laporan resmi dari lembaga yang berwenang memantau transaksi keuangan mencurigakan.

Skala dan Proporsi Pegawai

Kementerian PU saat ini memiliki sekitar 38.600 Aparatur Sipil Negara (ASN). Jika angka 6.000 pegawai yang disebutkan Dody dibandingkan dengan total jumlah pegawai, maka sekitar 15 persen dari seluruh ASN di kementerian tersebut terindikasi memiliki keterkaitan dengan transaksi judi online. Angka ini cukup signifikan dan menjadi perhatian serius bagi pimpinan kementerian.

Namun, Dody tidak menjelaskan secara rinci nilai transaksi, periode pemantauan, maupun status pemeriksaan terhadap ribuan pegawai tersebut. Ia juga belum memerinci berapa banyak pegawai yang telah dikenai sanksi disiplin atau kasusnya diteruskan kepada aparat penegak hukum. Hal ini membuat data tersebut masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut.

Perlunya Verifikasi Lebih Lanjut

Data dari PPATK tersebut belum dapat dimaknai bahwa seluruh pegawai yang tercantum telah terbukti melakukan tindak pidana. Informasi transaksi yang diterima masih membutuhkan pemeriksaan lebih mendalam untuk mengetahui pemilik rekening, pola transaksi, serta keterkaitannya dengan situs atau bandar judi online. Proses verifikasi ini penting untuk memastikan tidak ada kesalahan identifikasi atau penyalahgunaan data.

Di sisi lain, temuan mengenai 4.000 pegawai yang bermasalah dengan sistem absensi elektronik juga menjadi sorotan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah disiplin di Kementerian PU tidak hanya terbatas pada dugaan judi online, tetapi juga mencakup pelanggaran administratif yang lebih umum. Dody pun berkomitmen untuk terus memperketat pengawasan dan menindak tegas setiap pelanggaran yang terungkap.