PARADAPOS.COM - Sekelompok pemukim Israel melancarkan serangan mendadak ke Kota Sinjil, Tepi Barat, pada Jumat, 17 Juli 2026 dini hari. Insiden ini memicu aksi saling lempar batu dan menambah daftar panjang kekerasan terhadap warga sipil Palestina yang terus menuai kecaman internasional.
Peristiwa itu bermula ketika puluhan pemukim bertopeng memasuki wilayah pemukiman warga Palestina. Mereka langsung menyasar rumah-rumah dan properti milik penduduk setempat. Suasana mencekam menyelimuti kota tersebut saat kelompok penyerang bergerak cepat dan sistematis.
Pernyataan Tegas Wali Kota Sinjil
Wali Kota Sinjil, Mu’ataz Tawafsha, memberikan pernyataan tegas terkait insiden ini. Ia menyebut bahwa serangan tersebut merupakan episode baru dari rangkaian teror yang terorganisir.
“Kelompok penyerang berasal dari pos-pos pemukiman yang terletak di bagian selatan kota tersebut,” ujarnya.
Pernyataan itu memperkuat dugaan bahwa aksi ini bukanlah insiden spontan, melainkan bagian dari pola kekerasan yang telah berlangsung lama.
Lonjakan Kekerasan dan Pembiaran Hukum
Dalam beberapa tahun terakhir, Tepi Barat memang mengalami lonjakan signifikan terkait pembangunan pemukiman ilegal dan aksi kekerasan yang menargetkan warga Palestina. Meskipun otoritas pemerintah Israel kerap berdalih bahwa aksi-aksi kekerasan oleh pemukim adalah sebuah pengecualian atau insiden luar biasa, fakta hukum menunjukkan realitas yang berbeda.
Para pelaku penyerangan terhadap warga sipil Palestina sangat jarang dijatuhi hukuman atau diproses secara hukum oleh otoritas keamanan Israel. Hal ini memperkuat tudingan adanya pembiaran terhadap aksi teror yang dilakukan kelompok pemukim.
Kritik Internasional Tak Menyurutkan Langkah
Komunitas internasional telah berulang kali melontarkan kritik tajam dan menganggap keberadaan serta perluasan pemukiman Israel di Tepi Barat sebagai tindakan ilegal menurut hukum internasional. Namun, kritik tersebut tampaknya tidak menyurutkan langkah pemerintah Israel.
Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, pemerintah justru dilaporkan terus mempercepat program perluasan wilayah dan pembangunan pemukiman ilegal. Kebijakan ini dianggap banyak pihak sebagai penghalang utama bagi upaya perdamaian di kawasan tersebut dan semakin memperburuk krisis kemanusiaan yang dialami warga Palestina di wilayah pendudukan.
Editor: Joko Susilo
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Febrie Adriansyah Bantah Terima Rp50 Miliar dari Tan Kian dalam Kasus Asabri
Satpol PP Jakarta Utara Selidiki Video Viral Jasa Pijat Keliling India di Danau Sunter
Kebakaran Rumah di Cengkareng Diduga Akibat Korsleting, 15 Unit Damkar Dikerahkan
Gempa Magnitudo 4,8 Guncang Pasaman Barat, BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami