PARADAPOS.COM - Jakarta, 18 Juli 2026. PDI Perjuangan (PDIP) resmi melayangkan surat permintaan data ke Badan Gizi Nasional (BGN) menyusul pernyataan petinggi lembaga tersebut yang menyebut hampir seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan proyek Makan Bergizi Gratis (MBG). Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima jawaban atas surat yang dikirimkan tersebut. Langkah ini diambil sebagai upaya koreksi internal partai, memastikan tidak ada kader yang mengambil keuntungan pribadi dari program yang diperuntukkan bagi rakyat.
Langkah Koreksi Internal
Hasto menjelaskan, surat tersebut merupakan respons langsung dari pernyataan Wakil Kepala BGN yang menyinggung keterlibatan partai politik dalam rantai pengadaan MBG. Ia menegaskan, partainya tidak bisa tinggal diam jika ada indikasi penyalahgunaan wewenang oleh kadernya sendiri.
“Nah, terkait dengan surat yang dikirim oleh DPP PDI Perjuangan sampai sekarang belum mendapat jawaban. Padahal surat itu kami maksudkan ketika Wakil Kepala BGN saat itu mengatakan bahwa hampir seluruh partai politik itu terlibat di dalam pengadaan melalui SPPG tersebut,” ujar Hasto kepada wartawan di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Sabtu (18/7/2026).
Menurutnya, pernyataan yang keluar dari otoritas resmi BGN membuat partai merasa perlu bergerak cepat. Ia menambahkan, jika klaim tersebut benar, maka PDIP harus segera mengambil langkah-langkah korektif dan penertiban di internal.
“Karena yang mengucapkan adalah otoritas dari Badan Gizi Nasional, maka partai kemudian mengirimkan surat agar kami dapat melakukan suatu langkah-langkah koreksi dan menertibkan di internal kami,” tuturnya.
Larangan Keras bagi Kader Partai
PDIP, lanjut Hasto, memiliki aturan yang sangat ketat bagi seluruh anggotanya. Aturan itu secara tegas melarang keterlibatan kader dalam upaya mencari keuntungan finansial dari program pemerintah, termasuk MBG.
“Karena partai sudah mengambil suatu kebijakan setiap anggota dan kader partai dilarang untuk terlibat di dalam suatu proses mencari keuntungan dari program yang seharusnya didedikasikan untuk kepentingan rakyat tersebut,” imbuhnya.
Suasana di sekretariat partai tampak sibuk ketika para staf menyusun dokumen tindak lanjut. Hasto sendiri terlihat serius saat memberikan keterangan, menunjukkan bahwa persoalan ini menjadi perhatian serius bagi jajaran pengurus pusat.
Menunggu Balasan dan Rencana Surat Kedua
Hingga berita ini diturunkan, PDIP masih menunggu balasan resmi dari BGN. Jika permohonan data tersebut tidak dijawab dalam waktu dekat, partai berencana mengirimkan surat kedua sebagai pengingat.
“Ya kalau belum ada jawaban ya nanti kita kirim surat yang kedua ya,” pungkasnya.
Langkah ini menunjukkan komitmen partai dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Publik pun menanti respons dari BGN atas surat yang telah dilayangkan oleh PDIP.
Editor: Annisa Rachmad
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Polda Metro Jaya Buka Layanan Perpanjangan SIM Keliling di Duren Sawit dan Kebon Jeruk, Berlaku Hingga Pukul 12.00 WIB
AS Serang Iran Balas Serangan Rudal di Yordania, Teheran Ancam Beri ‘Pelajaran Tak Terlupakan’
Michael Olise Pecahkan Rekor Assist Pele di Piala Dunia 2026
Mbappe Kukuhkan Rekor 22 Gol Piala Dunia, Messi Berpeluang Salip di Final