Gatot Nurmantyo: TNI Dipimpin yang Tak Punya Pengalaman Tempur, Bisanya Cuma Berperang Mulut

PARADAPOS.COM - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo melontarkan kritik tajam terkait kepemimpinan di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam sebuah seminar, ia menegaskan bahwa jabatan pimpinan di institusi militer seharusnya diisi oleh prajurit yang memiliki kapasitas, pengalaman tempur, dan keberanian, bukan sekadar kemampuan retorika. Pernyataan ini mencuat di tengah diskusi tentang arah modernisasi dan profesionalisme TNI ke depan.

Gatot menggarisbawahi bahwa kualitas kepemimpinan merupakan fondasi utama untuk menjaga TNI sebagai pilar pertahanan dan kedaulatan negara. Ia mengingatkan risiko besar jika institusi ini dipimpin oleh sosok yang tidak memiliki jam terbang di medan pertempuran.

Kritik terhadap Kepemimpinan Tanpa Pengalaman Tempur

Pernyataan paling menohok disampaikan Gatot saat menyoroti kondisi ideal seorang pemimpin militer. Ia mengingatkan bahwa orientasi utama TNI haruslah kemampuan menghadapi perang, bukan sekadar urusan administratif atau politik.

"Tiang utama untuk menjaga kedaulatan adalah TNI. Ketika TNI dipimpin orang-orang yang tidak pernah berperang atau takut perang, bisanya hanya berperang mulut, ya selesai sudah," kata Gatot dalam sebuah seminar.

Pernyataan tersebut menegaskan kekhawatirannya terhadap arah pembinaan karier prajurit yang dinilainya mulai bergeser dari esensi pertahanan. Menurutnya, struktur organisasi dan jenjang kepangkatan di militer seharusnya selalu tunduk pada kebutuhan strategis di medan perang, bukan sekadar mengikuti logika birokrasi semata.

"Pikiran domainnya TNI itu adalah perang. Organisasi dan pangkat hanya menyesuaikan dengan perang. Itu lebih efektif, lebih kecil, lebih lincah. Itulah militer," jelasnya.

Meritokrasi dan Netralitas TNI

Lebih lanjut, Gatot menekankan bahwa persoalan meritokrasi di tubuh TNI bukan hanya soal urusan internal organisasi. Sistem penilaian berbasis prestasi dan kemampuan ini dinilainya krusial untuk memastikan TNI tetap profesional, solid, dan netral dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai penjaga kedaulatan.

Ia pun mengingatkan agar TNI tidak ditarik ke dalam pusaran politik praktis atau dibebani tugas-tugas yang berada di luar kewenangan pokoknya. Menurutnya, penyimpangan dari prioritas utama militer dapat membuka celah bagi munculnya persoalan yang jauh lebih kompleks di kemudian hari.

Modernisasi dan Kemandirian Industri Pertahanan

Selain soal kepemimpinan dan profesionalisme, Gatot juga menyoroti urgensi modernisasi pertahanan. Ia menilai penguatan TNI tidak cukup hanya dengan menambah jumlah alat utama sistem senjata (alutsista). Lebih dari itu, perlu ada peningkatan kapabilitas, interoperabilitas antarunit, serta penguasaan teknologi strategis.

Ia secara khusus menyebutkan pentingnya penguasaan teknologi siber sebagai salah satu pilar penguatan kemampuan pertahanan Indonesia di era kontemporer. Menurutnya, ancaman saat ini tidak lagi hanya bersifat konvensional, tetapi juga menyasar ruang digital.

Di sisi lain, Gatot berpandangan bahwa pemerintah perlu konsisten dalam memperkuat industri pertahanan nasional. Indonesia, ujarnya, harus memiliki kapasitas untuk memproduksi dan memelihara sistem pertahanan secara mandiri. Hal ini penting untuk mengurangi ketergantungan jangka panjang pada negara lain.

"Pada saatnya kelak Indonesia harus mampu memproduksi dan memelihara sistem pertahanan secara mandiri," kata eks Pangkostrad tersebut.

Penguatan industri pertahanan dalam negeri, lanjut Gatot, harus berjalan beriringan dengan upaya modernisasi TNI. Dengan begitu, Indonesia dapat memiliki sistem pertahanan yang tangguh sekaligus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan bentuk-bentuk ancaman baru yang terus berevolusi.