Indonesia Tuan Rumah Konferensi Polisi Wanita Dunia IAWP 2026 di Bali

PARADAPOS.COM - Indonesia resmi ditunjuk menjadi tuan rumah International Association of Women Police (IAWP) 2026, konferensi polisi wanita terbesar di dunia yang akan digelar di Bali pada 20-24 September mendatang. Ajang yang mempertemukan delegasi dari 75 negara ini diharapkan melahirkan rumusan masa depan kepolisian yang lebih inklusif dan berkeadilan. Penunjukan ini disampaikan langsung oleh Dirtipid PPA-PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Azizah, sebagai bentuk kepercayaan dunia terhadap transformasi Polri.

Bali tidak hanya akan menjadi tuan rumah bagi ribuan aparat penegak hukum perempuan dari berbagai penjuru dunia, tetapi juga panggung strategis bagi Polwan Indonesia untuk menunjukkan kapabilitasnya. Brigjen Nurul menegaskan bahwa ajang ini jauh dari sekadar seremoni tahunan. Justru, ini adalah momentum untuk membuktikan bahwa polisi perempuan Indonesia mampu bersaing di ruang strategis global.

“Kapasitas yang harus terus perlu diperkuat yaitu kapasitas pengetahuan atau kompetensi, kemudian kapasitas di dalam kepemimpinan atau leadership, dan kapasitas membangun jejaring. Tantangan kepolisian itu semakin kompleks. Kemudian perkembangan teknologi juga berkembang dengan pesat, dan kejahatan itu tidak lagi mengenal batas wilayah,” ujarnya dalam tayangan Primetime News Metro TV, Kamis, 20 Agustus 2026.

Di sisi lain, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, melihat gelaran ini sebagai peluang emas untuk memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak di Indonesia. Ia menyoroti perlunya sinergi lintas sektoral yang solid, sembari mengingatkan bahaya “ego sektoral” yang kerap menghambat penanganan kasus di lapangan.

“Jadi 6 kementerian itu adalah Kementerian Kesehatan, Polri, Kementerian PPPA, Kementerian Sosial, Kementerian Komdigi, karena sekarang basis digital ini sangat penting banget karena kita sudah tidak bicara soal jam-jam, kita bicara menit. Bagaimana me-take down, bagaimana mempunyai satu platform siapa berbuat apa, kira-kira pedoman juknisnya seperti apa. Ini sedang kita bahas dan kita terus lakukan pertemuan-pertemuan sehingga antara Jaksa, antara Kemenkumham, juga bagaimana sampai kepada polisi itu untuk bagian penegakan hukum dan me-take down digital,” tuturnya.

Veronica juga mendorong adanya kebijakan afirmatif agar lebih banyak sekolah Polwan (Lemdiklat) tersedia. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak role model hebat yang bisa menginspirasi generasi berikutnya.

Diplomasi Mangrove dan Budaya

IAWP 2026 tidak hanya berfokus pada isu keamanan dan kesetaraan gender. Konferensi ini juga membawa misi kemanusiaan dan lingkungan yang konkret. Salah satu agenda yang menarik perhatian adalah penanaman mangrove, di mana para polisi wanita dunia akan menunjukkan tanggung jawab mereka terhadap isu global seperti perubahan iklim.

Selain itu, ada Parade of Nations dan Indonesia Night yang dirancang sebagai sarana diplomasi budaya. Lewat agenda ini, Indonesia ingin menunjukkan bahwa di tengah keberagaman, solidaritas penegak hukum dunia tetap satu.

“Indonesia itu dikenal karena budayanya. Jadi kalau kita bicara soal budaya itu secara dengan kita melihat pertunjukan kolaborasi aja itu sudah mild. Artinya semua hal yang terjadi dengan sesuatu yang keras itu akan jatuh ketika kita muncul dengan kebersamaan kita melalui budaya. Inilah keunggulan kita,” tambah Veronica.

Warisan dari Bali untuk Dunia

Mengusung tema “Women Leading Global Change”, Indonesia berharap IAWP 2026 meninggalkan legacy yang kuat bagi komunitas polisi wanita global. Harapan ini disampaikan langsung oleh Brigjen Nurul saat menutup pernyataannya.

“Saya ingin Polwan seluruh dunia kembali ke negaranya masing-masing dengan perspektif baru, dengan semangat baru, kemudian mereka melakukan sesuatu yang baru juga di negara masing-masing sehingga ada pesan yang mengatakan bahwa sepulang dari Bali, Women Can Lead, kemudian Women Can Collaborate, and Women Can Create Meaningful sesuai dengan tema kita hari ini,” pungkasnya.

Konferensi ini diharapkan menjadi titik balik bagi penguatan peran perempuan dalam kebijakan keamanan global. Melalui kepemimpinan perempuan, dunia diharapkan bisa menjadi tempat yang lebih aman dan berkeadilan.