Pengamat: Prabowo Wajib Reshuffle Kabinet Sebelum 20 Oktober 2026, Isi 60 Persen Kursi dengan Profesional

PARADAPOS.COM - Pengamat kebijakan publik, Syukur Mandar, memberikan sinyalemen keras kepada Presiden Prabowo Subianto: perombakan Kabinet Merah Putih harus dilakukan sebelum masa kepemimpinan genap dua tahun pada 20 Oktober 2026. Ia bahkan menyebut tenggat waktu tersebut sebagai momen penentu, dengan komposisi ideal 60 persen profesional dan 40 persen unsur partai politik. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya desakan publik dan data survei yang menunjukkan penurunan kepuasan terhadap kinerja pemerintah.

Pernyataan Syukur itu disampaikan dalam sebuah diskusi yang ditayangkan melalui kanal YouTube Forum Keadilan TV, Kamis (20/8). Ia tidak hanya berbicara soal komposisi kabinet, tetapi juga mengingatkan tentang konsekuensi yang lebih dalam jika pemerintah gagal berbenah. Menurutnya, situasi sosial saat ini berbeda dengan periode-periode sebelumnya, dan ia menilai potensi gejolak yang muncul jauh lebih besar.

"Menurut saya ya sisa 2 bulan ini. 1 bulan lebih kan dia genap 2 tahun kan. Kalau dia tidak melakukan itu menurut saya enggak ada harapan lagi. Dan kalau enggak ada harapan ya harus mawas diri," ujarnya dengan tegas.

Lebih lanjut, ia menekankan perbedaan fundamental dari dinamika kemarahan publik yang terjadi saat ini. Ia meyakini bahwa akumulasi kekecewaan masyarakat di era digital dan informasi terbuka memiliki daya ledak yang lebih kuat dibandingkan masa-masa sebelumnya. Hal ini, menurutnya, menjadi alarm yang tidak bisa dianggap remeh oleh penguasa.

"Karena menurut saya kemarahan rakyat di era ini beda dengan kemarahan rakyat di era sebelumnya. Agak beda. Percaya sama saya? Lebih berbahaya," tandasnya.

Desakan Reshuffle dan Respons Istana

Desakan agar Presiden Prabowo melakukan perombakan kabinet memang bukan hal baru. Sejumlah pengamat politik telah menyuarakan hal yang sama, terutama setelah berbagai lembaga survei merilis data yang menunjukkan tren penurunan tingkat kepuasan publik. Isu ini semakin mengemuka dan menjadi perbincangan hangat di ruang publik, baik di media sosial maupun diskusi-diskusi akademis.

Namun, di tengah desakan yang kian kuat tersebut, pemerintah justru memberikan sinyal yang berbeda. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada rencana untuk melakukan perombakan besar-besaran. Ia menyebutkan bahwa jika pun ada perubahan, prioritasnya bukanlah mengganti menteri yang dinilai kurang berkinerja, melainkan untuk mengisi pos-pos yang masih kosong.

"Sampai hari ini belum ada rencana reshuffle Kabinet Merah Putih. Sekali lagi kalaupun kemudian akan ada terjadi perubahan atau diistilahkan reshuffle, barangkali prioritasnya adalah kepada mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal saat ini jabatan-jabatan itu kosong. Contohnya adalah Wakil Menteri Pertanian, kemudian Wakil Menteri Imipas," ucap Pras di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/8).

Pernyataan Mensesneg ini seolah mendinginkan spekulasi yang berkembang. Meski demikian, publik tetap menunggu langkah konkret dari Presiden. Pertanyaan besarnya adalah apakah keputusan politik yang diambil nanti akan sejalan dengan harapan publik akan pemerintahan yang lebih efektif dan responsif, atau justru berjalan di tempat. Waktu dua bulan yang disebut oleh pengamat menjadi penanda yang tidak bisa diabaikan begitu saja.