paradapos.com – Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PW IPHI) Jateng Prof Dr H Imam Taufiq mengatakan, adanya tambahan kuota haji tahun 2024 sebanyak 20.000 menjadi berita baik sekaligus tantangan serius bagi penyelenggaraan haji tahun ini yang harus mencover dan memberikan layanan optimal, rasional dan humanis kepada jamaah selama pelaksanaan haji.
"Kami paham betul bahwa tambahan kuota 20.000 ini akan sangat membantu dalam mengurai antrean haji di Indonesia, akan tetapi juga menjadi tantangan serius bagi Kemenag RI selaku penyelenggara haji berkaitan dengan layanan jamaah di Mekkah dan Madinah, serta transportasi selama di Arab Saudi, terkhusus saat kegiatan di Armuzna," katanya saat menjadi nara sumber dalam Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Profesional Angkatan XIV di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, kemarin.
Didampingi Prof Dr KH Awaluddin Pimay dan Dr KH Abdullah Sattar, Ketua IPHI Jateng yang juga Pengasuh Pesantren Darul Falah Besongo Semarang itu mengatakan, bahwa istitho'ah kesehatan saat ini oleh pemerintah dijadikan standar prioritas bagi berangkat atau tidaknya jamaah haji Indonesia ke Tanah Suci berbasis pada kategori atau standar istitho'ah yang sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan.
"Berhaji itu fadhal atau anugerah dari Allah, dan kita melihat adanya kebijakan istitho'ah kesehatan pada tahun ini akan diharapkan mampu meningkatkan layanan tetapi ini juga harus segera disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat agar para calon jamaah yang berkesempatan berangkat tahun ini mampu menjaga pola hidup dan kesehatannya yang diharapkan bahwa istitho'ah kesehatan jamaah haji ini menjadi wasilah kemabruran haji sesungguhnya," katanya.
Sementara itu, Prof H. Imam Taufiq saat mengisi kegiatan Sertifikasi Pembimbing Manasik Profesional di Asrama Haji Donohudan mensupport penuh pemerintah dalam upaya mengoptimalkan pelayanan dan penyelenggaraan haji tahun 2024 ini dengan tetap melanjutkan program-program yang baik dan humanis pada tahun 2023 kemarin seperti haji ramah lansia, penyempurnaan fasilitas layanan di Arab Saudi terkhusus di Armuzna dan digitalisasi layanan.
"Ini semua kan bagian dari tugas bersama pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa penyelenggaraan haji tahun 2024 ini harus lebih optimal dan humanis. Jadi, pemerintah harus siap menerima catatan, kritik dan masukan dari berbagai pihak. Kritik itu baik dan harus ada untuk menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam berkhidmah kepada tamu-tamunya Allah,’’ katanya.
Artikel Terkait
Kerangka Manusia Kwitang: Polda Metro Jaya Ambil Alih Penyidikan, Ini Update DNA Terbaru
Hutama Karya KSO Borong Proyek Jalan Papua Rp 4,8 Triliun, Target Rampung 2027
Zohran Mamdani Kuliah di Bowdoin College: Profil dan Pendidikan Calon Wali Kota New York
Kasus 2 Kerangka di Kwitang Diambil Alih Ditreskrimum, Polisi Tunggu Hasil DNA