Kemnaker juga gencar mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik di sektor ketenagakerjaan. Berbagai inovasi digital yang dilakukan mencakup penguatan Pusat Pasar Kerja, pengembangan Layanan Satu Data Ketenagakerjaan, serta peningkatan akses masyarakat terhadap pelatihan dan sertifikasi berbasis kompetensi.
Kolaborasi Tripartit Kunci Sistem Ketenagakerjaan Berkeadilan
Di luar aspek digital, Kemnaker memperkuat kerja sama tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Kolaborasi erat ini dinilai sebagai kunci utama dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang berkeadilan dan berkelanjutan, terutama dalam menghadapi perubahan dunia kerja yang begitu cepat.
Fokus 2026: Transformasi Produktivitas Tenaga Kerja
Ke depan, arah kebijakan Kemnaker pada tahun 2026 akan difokuskan pada transformasi produktivitas nasional. Fokus ini akan diwujudkan melalui pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi tenaga kerja, serta penguatan peran Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di seluruh daerah.
Tujuannya adalah memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia tidak hanya berkuantitas besar, tetapi juga berkualitas tinggi dan siap bersaing di era ekonomi baru.
Kegiatan Media Briefing ini juga menjadi sarana strategis Kemnaker untuk memperkuat komunikasi publik dan transparansi informasi, membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah di sektor ketenagakerjaan.
Artikel Terkait
Ekonomi Indonesia 2025 Tetap Solid, Prabowo Fokuskan Program Ini untuk 2026
Diam Strategis Prabowo di Balik Isu Ijazah Jokowi: Analisis Manuver Politik 2029
Biaya Haji 2026 Turun Rp 2 Juta, Ini Alasan Pemerintah Bisa Tekan Biaya
Prabowo dan Dasco Ahmad Bahas Program Strategis: Sinergi Eksekutif-Legislatif untuk Indonesia