Mekanisme Pemakzulan Bupati Pati: Alasan dan Proses Hukum Menurut UU

DPRD Kabupaten Pati menggelar rapat paripurna khusus hari ini, Jumat (31/10/2025), untuk membahas hak angket pemakzulan Bupati Pati, Sudewo. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati yang telah menelaah kinerja bupati selama dua bulan terakhir.

Proses Pemakzulan Bupati Pati

Tim pansus akan memaparkan laporan lengkap hasil pemeriksaan terhadap berbagai dugaan pelanggaran yang dilakukan Bupati Sudewo. Setelah pemaparan, seluruh anggota DPRD akan diberi kesempatan menyampaikan pandangan sebelum keputusan akhir diambil.

Dasar Hukum Pemberhentian Kepala Daerah

Dalam konteks hukum, pemakzulan kepala daerah secara resmi disebut pemberhentian yang diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal tersebut menyebutkan kepala daerah dapat diberhentikan karena:

• Berakhir masa jabatan dan telah dilantik penggantinya
• Meninggal dunia
• Permintaan sendiri (mengundurkan diri)
• Diberhentikan (pemakzulan)

Alasan Pemakzulan Kepala Daerah

Pemberhentian dapat dilakukan apabila kepala daerah: