PARADAPOS.COM - Lima belas mahasiswa yang baru saja bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, pada Senin malam, 15 Juni 2026, memberikan tenggat waktu 5x24 jam kepada pemerintah untuk memenuhi seluruh tuntutan mereka. Jika tidak ada respons dalam waktu tersebut, mereka mengancam akan menggelar aksi demonstrasi lanjutan secara beruntun. Pertemuan yang berlangsung tertutup ini menjadi puncak dari rangkaian aksi unjuk rasa yang sebelumnya sempat diwarnai ketegangan di kawasan Patung Kuda.
Tenggat Waktu dan Ancaman Aksi Berjilid
Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), M Abdi Maludin, menyampaikan pernyataan tegas di lokasi. “Kami dari BEM Universitas Bung Karno (UBK) memberikan waktu 5 x 24 jam. Ketika aspirasi yang kami sampaikan tidak terealisasi, maka kami akan bentuk daripada pergerakan tersebut, aksi jilid-jilid berjilid,” ujarnya di Istana Wapres.
Abdi menjelaskan bahwa Wapres Gibran telah mencatat seluruh aspirasi mahasiswa dalam bentuk memorandum. Dokumen tersebut merupakan hasil kajian BEM UBK yang terbagi ke dalam tiga klaster utama.
Tiga Klaster Tuntutan Mahasiswa
Klaster pertama mencakup bidang fiskal dan pendidikan. Dalam klaster ini, mahasiswa meminta pemerintah menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta melakukan audit transparansi anggaran. Mereka juga mendorong agar efisiensi anggaran dialihkan untuk subsidi uang kuliah tunggal (UKT) dan biaya operasional perguruan tinggi demi mewujudkan pendidikan yang terjangkau.
Klaster kedua berkaitan dengan hukum dan supremasi sipil. “Dalam klaster ini, kami mengirimkan rekomendasi resmi atas nama pemerintah daerah ke DPR RI untuk melakukan legislatif review terhadap undang-undang Polri yang baru disahkan beberapa pekan yang lalu,” jelas Abdi.
Sementara itu, klaster ketiga menyangkut moneter dan energi. Mahasiswa mendesak pemerintah untuk melakukan intervensi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Mereka juga meminta pembatalan kebijakan kenaikan harga BBM Pertamax di tingkat regional karena dinilai dapat menurunkan daya beli masyarakat.
Sikap Terbuka Wapres dan Ancaman Legitimasi Moral
Abdi menegaskan, jika dalam waktu 5x24 jam atau paling lambat Jumat, 19 Juni 2026, pemerintah tidak menunjukkan progres terhadap realisasi tuntutan tersebut, maka mahasiswa menilai pemerintah telah mengabaikan aspirasi publik. Menurut dia, kondisi itu akan dianggap sebagai bentuk cacat legitimasi moral.
Terkait pesan yang disampaikan Wakil Presiden selama pertemuan, Abdi mengatakan Gibran menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik dan aspirasi mahasiswa. Menurutnya, Wakil Presiden berjanji akan menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto untuk ditindaklanjuti.
“Artinya Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian kami. Beliau akan mengonsolidasikan dan menyampaikan kepada pimpinan, khususnya Presiden Prabowo Subianto,” kata Abdi.
Ia juga menjelaskan bahwa keputusan untuk melakukan pertemuan secara tertutup di dalam Istana merupakan hasil kesepakatan bersama antara mahasiswa dan pihak pemerintah. “Kami datang dengan niat baik untuk menyampaikan aspirasi dan bagaimana Indonesia ini tetap baik-baik saja. Karena itu pertemuan dilakukan secara langsung di dalam,” ujarnya.
Meski demikian, mahasiswa menegaskan akan terus mengawal berbagai kebijakan pemerintah yang menjadi perhatian mereka. Jika dalam lima hari ke depan tidak ada respons konkret, mereka memastikan akan kembali turun ke jalan. “Kita akan turun lagi dan melakukan aksi jilid berjilid-jilid,” katanya.
Ketegangan di Lapangan Sebelum Pertemuan
Sebelum pertemuan dengan Wapres, aparat kepolisian memasang pengamanan berlapis untuk menghalau aksi unjuk rasa mahasiswa UBK di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Di tengah penjagaan ketat tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan yang menyoroti program MBG, harga BBM, hingga pelemahan nilai tukar rupiah.
Pantauan di lokasi, massa mahasiswa sempat tertahan di kawasan Tugu Tani saat berupaya menuju Istana Negara. Aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat sempat terjadi ketika polisi membentuk barikade untuk membatasi pergerakan massa. Setelah beberapa saat, mahasiswa akhirnya dapat bergerak menuju Jalan Medan Merdeka Selatan, namun kembali dihentikan di kawasan Patung Kuda dekat Gedung BSI Tower.
Aparat keamanan tampak membentuk pagar manusia yang terdiri dari personel Sabhara hingga Brimob. Selain itu, polisi juga memasang pagar besi serta menempatkan kendaraan taktis untuk menutup akses menuju kawasan yang lebih dekat dengan Istana Negara. Meski sempat terjadi ketegangan, demonstrasi tetap berlangsung dengan pengawalan ketat.
Orasi dan Poster Kritik di Tengah Massa
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa poster berisi kritik terhadap berbagai persoalan ekonomi dan penggunaan anggaran negara. Orasi terus disampaikan melalui mobil komando yang berada di tengah massa. Salah satu orator yang mengaku mewakili mahasiswa Fakultas Teknik UBK menyampaikan kritik terhadap program MBG yang dinilai perlu dievaluasi. Menurutnya, program tersebut berpotensi membebani keuangan negara apabila tidak disertai perencanaan dan pengawasan yang memadai.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti kenaikan harga Pertamax yang dinilai berdampak terhadap meningkatnya harga kebutuhan masyarakat dan menurunnya daya beli. Isu lain yang turut disorot adalah pelemahan nilai tukar rupiah. Mahasiswa menilai kondisi tersebut dapat memicu kenaikan harga barang impor dan biaya produksi. Hingga pukul 16.03 WIB, aksi unjuk rasa masih berlangsung di bawah penjagaan ketat aparat kepolisian.
Spanduk Satir di Depan Gedung DPR RI
Di lokasi terpisah, mahasiswa membuat spanduk nyeleneh yang dipajang di depan Gedung DPR RI pada Senin, 15 Juni 2026. Spanduk berukuran 2x5 meter itu dipasang saat unjuk rasa bertajuk “Menuju Indonesia Gagal”. Spanduk tersebut berisi pertanyaan satir berupa pilihan ganda: “siapa yang turun duluan Prabowo-Gibran, Rupiah, BBM, atau Nabi Isa”.
Selain spanduk satir, mahasiswa juga memberikan karangan bunga untuk DPR RI. Isi karangan bunga itu berisi ucapan selamat atas kegagalan kerja DPR RI. Unjuk rasa tersebut merupakan bagian dari demonstrasi maraton yang digelar mahasiswa sebagai bentuk kritik terhadap kinerja pemerintah dan DPR RI selama 1,5 tahun terakhir. Korupsi MBG, pelemahan rupiah, serta kenaikan BBM membuat mahasiswa meradang dan mengancam akan menggelar demonstrasi seperti Reformasi 1998.
Respons Pemerintah dan Arahan Presiden
Demonstrasi pertama digelar pada Jumat, 12 Juni 2026, diikuti ribuan mahasiswa. Pemerintah sendiri berjanji akan melakukan evaluasi atas kritik yang dilayangkan mahasiswa. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membeberkan sejumlah langkah strategis pemerintah guna mengembalikan kepercayaan publik dan para pelaku ekonomi.
Mensesneg menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan tiga arahan utama. Arahan pertama yakni deregulasi perizinan. “Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif,” katanya di Jakarta, Senin, 15 Juni 2026.
Mensesneg melanjutkan, Presiden juga menginstruksikan Badan Pengelola Investasi Danantara yang dipimpin Rosan Roeslani, untuk mengelola performa ekspor dan impor. Menurutnya, performa ekspor dan impor salah satunya berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi. Prasetyo menyebut, industrialisasi dan hilirisasi merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap barang-barang impor.
Pemerintah berharap produk yang dihasilkan dari proses hilirisasi dan industrialisasi di Indonesia dapat memberikan nilai tambah yang membawa peningkatan kekayaan negara. Presiden menekankan akselerasi industrialisasi dan hilirisasi untuk meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap global bond yang diterbitkan Danantara. Langkah ketiga pemerintah, Presiden Prabowo menekankan stabilitas untuk mendukung iklim usaha. Pemerintah pun mengajak seluruh masyarakat, pelaku pasar, dan pelaku ekonomi untuk bekerja sama memulihkan dan memperkuat ekonomi Indonesia.
Editor: Clara Salsabila
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Pesta Kecil Makin Diminati, Tuan Rumah Lebih Nikmati Percakapan daripada Keramaian
Mahasiswa Beri Ultimatum 3x24 Jam ke DPR Usai Aksi di Senayan, Tuntut Evaluasi Kinerja
Mahasiswa Bakar Atribut dan Desak Audiensi DPR di Tengah Protes Korupsi Program Makan Bergizi Gratis
Tiga TKW Asal Indonesia Diduga Jadi Korban Penganiayaan Majikan di Johor Bahru