Ahok Ledek Wacana Pilkada DPRD: "Mengambil Hak Rakyat! Sistem Ini Memang Dibuat untuk Curang!"

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, kembali menyoroti wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam podcast Curhat Bang dari Denny Sumargo, Ahok menegaskan bahwa wacana tersebut merupakan langkah mundur dan bentuk perampasan hak konstitusional rakyat.

Ahok secara tegas menyatakan, "Makanya ketika orang memaksakan harus kembali ke DPRD, ini kan pertama mengambil hak rakyat." Pernyataannya ini menanggapi gagasan sejumlah pihak yang menginginkan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD, bukan secara langsung oleh masyarakat.

Ahok Beberkan Praktik Transaksi Politik di Balik Pilkada DPRD

Ahok mengungkapkan, model pemilihan melalui DPRD di masa lalu identik dengan praktik politik uang, lobi tertutup, dan transaksi suara. Ia menyebut pengalaman tersebut sebagai bukti bahwa pemilihan seperti itu tidak mencerminkan aspirasi publik, melainkan kehendak elite yang memiliki modal.

"Di DPRD itu semua bisa diatur!" ujarnya, menggambarkan kerentanan sistem lama terhadap manipulasi.

Ahok Sebut Pilkada Langsung Dianggap "Ancaman" bagi Elite

Kritik Ahok lebih dalam lagi. Ia menjelaskan bahwa sebagian kalangan memandang Pilkada bukan sebagai ajang kompetisi program, melainkan arena untuk kecurangan. "Pilkada ini adalah keunggulan curang, bukan keunggulan menjual program untuk rakyat," tegasnya.

Menurut Ahok, sistem pemilihan langsung yang lebih transparan justru ditolak oleh mereka yang nyaman bermain dalam mekanisme tertutup. Mekanisme langsung dinilai mempersempit ruang untuk transaksi politik dan kecurangan.

Solusi Menurut Ahok: Perbaiki Sistem, Jangan Kembali ke Masa Lalu

Ahok menegaskan, jika masalahnya adalah biaya politik yang mahal atau politik uang, solusinya adalah memperbaiki sistem yang ada, bukan kembali ke sistem lama yang sudah terbukti bermasalah.

"Kalau kita kasih kepada rakyat ada masalah, kita perbaiki dong. Masa balik yang lama? Lucu juga kan," ucapnya. Ia menilai kembalinya Pilkada ke DPRD sama dengan "mematikan demokrasi perlahan-lahan" dan mengorbankan kedaulatan rakyat.

Dari seluruh paparannya, Ahok menyimpulkan bahwa tantangan terbesar adalah kemauan politik untuk menjalankan sistem secara bersih. Prinsip utamanya jelas: kekuasaan publik adalah hak rakyat, bukan komoditas segelintir elite politik.