Analis Kritik Langkah Politik Jokowi Pasca-Jabatan, Sebut Belum Pensiun dari Kekuasaan

- Kamis, 05 Maret 2026 | 04:50 WIB
Analis Kritik Langkah Politik Jokowi Pasca-Jabatan, Sebut Belum Pensiun dari Kekuasaan

PARADAPOS.COM - Aktivitas politik mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali mencuat pasca-kepemimpinannya menjadi sorotan. Analis politik menilai serangkaian pernyataannya yang mendukung Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan pembahasan soal relawan untuk Pemilu 2029 mengindikasikan keinginan untuk tetap mempertahankan pengaruh di panggung kekuasaan, alih-alih beralih peran sebagai negarawan.

Analis Soroti Posisi Jokowi Pasca-Kepresidenan

Pangi Syarwi Chaniago, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, memberikan penilaian kritis terhadap langkah Jokowi tersebut. Menurutnya, komitmen kuat mantan presiden itu untuk membela PSI justru mengesankan nuansa yang berbeda dari citra yang diharapkan publik dari seorang mantan pemimpin negara.

“Kembali menjadi politisi yang terkesan haus kekuasaan,” ucap Pangi dalam sebuah wawancara pada Kamis, 5 Maret 2026.

Ekspektasi Publik terhadap Mantan Presiden

Sebagai dosen Ilmu Politik, Pangi menekankan bahwa seharusnya ada pergeseran peran setelah seseorang menyelesaikan masa jabatan kepresidenan. Posisi sebagai negarawan, yang berada di atas kepentingan politik praktis dan kelompok tertentu, dinilai lebih sesuai.

Namun, yang terjadi justru sebaliknya. “Pak Jokowi belum pensiun dari ngomong soal relawan dan bicara kelanggengan kekuasaan anaknya. Sangat disayangkan, seharusnya level beliau sudah saatnya menjadi negarawan,” tegasnya.

Komitmen Jokowi Turun Langsung ke Lapangan

Komentar analis ini muncul menyusul pernyataan terbuka Jokowi tentang kesiapannya terlibat penuh. Dalam Rakernas PSI di Makassar akhir Januari 2026, ia menyatakan kesediaannya untuk bekerja keras membesarkan partai tersebut, bahkan dengan turun langsung ke basis-basis pemilih.

“Kalau diperlukan, saya harus datang. Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi, kabupaten, kota, bahkan kecamatan. Kita punya 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan kira-kira 7.000 kecamatan. Saya masih sanggup,” tutur Jokowi dengan penuh keyakinan.

Pernyataan yang blak-blakan ini, meski menunjukkan semangat, justru mengundang tafsir dan analisis mengenai motivasi dan strategi politik jangka panjangnya di luar masa jabatan konstitusional.

Editor: Paradapos.com

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar