Misbakhun Kritik Wacana JK Naikkan Harga BBM: Data Dinilai Tidak Mutakhir

PARADAPOS.COM - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengkritik pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mendorong kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurut Misbakhun, wacana yang dibangun JK tidak didasarkan pada data fiskal terkini dan berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat, padahal pemerintah telah memastikan stabilitas harga hingga akhir tahun 2026.

Analisis Dinilai Tidak Mengikuti Perkembangan Data

Misbakhun secara tegas menyatakan bahwa analisis yang disampaikan Jusuf Kalla mengenai kondisi APBN dan harga minyak dunia terlihat tidak mutakhir. Politikus Golkar itu menduga hal ini terjadi karena mantan wapres tersebut mungkin tidak lagi memiliki akses langsung terhadap data keuangan negara yang paling baru.

“Analisis yang disampaikan Pak JK mengenai kondisi APBN dan harga minyak dunia cenderung kurang updated. Bisa jadi ini terjadi karena Pak JK tidak lagi memiliki akses langsung terhadap data terkini mengenai kondisi fiskal dan APBN,” ungkap Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, April 2026.

Pemerintah Sudah Punya Kalkulasi yang Hati-Hati

Lebih lanjut, Misbakhun menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempertahankan harga BBM bersubsidi bukanlah keputusan tanpa dasar. Keputusan itu, jelasnya, didukung oleh perhitungan cermat yang mempertimbangkan ruang fiskal yang tersedia. Ia merujuk pada paparan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyatakan pemerintah mampu menahan harga meskipun harga minyak dunia mencapai asumsi tertinggi.

“Arahan Presiden Prabowo untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi didukung oleh perhitungan yang cermat dan hati-hati dengan memperhatikan ruang fiskal yang ada,” tegas Ketua Umum Depinas SOKSI ini.

Menurutnya, langkah menjaga stabilitas harga ini merupakan bentuk perlindungan terhadap daya beli masyarakat dan upaya pengendalian inflasi. Kepastian ini, tambahnya, akan berlaku hingga akhir tahun 2026.

Kesiapan Pangan dan Seruan untuk Kebijaksanaan

Di luar isu energi, Misbakhun juga menyoroti kondisi ketahanan pangan nasional yang dinilainya sangat kuat. Ia menyebut persediaan beras di gudang Bulog berada pada level tertinggi dalam sejarah, yakni mencapai 4,4 juta ton, sebagai bukti kesiapan pemerintah.

Oleh karena itu, ia menyayangkan sikap Jusuf Kalla yang dianggap kurang bijaksana. Misbakhun menilai wacana kenaikan BBM justru menyesatkan karena bertolak dari data yang tidak akurat. Terlebih di tengah ketegangan geopolitik global, yang seharusnya direspons dengan narasi yang menenangkan.

“Sangat mengkhawatirkan apabila analisis tidak akurat dari mantan wapres hendak dipakai untuk menekan pemerintah menaikkan harga BBM. Sebagai tokoh yang berpengalaman dua periode sebagai wakil presiden, sepantasnya Pak JK merangkul seluruh elemen masyarakat untuk bergotong-royong menghadapi situasi geopolitik yang sulit diprediksi,” paparnya.

Peringatan agar Tidak Memanas-manasi Situasi

Misbakhun secara khusus menyoroti pernyataan JK yang memprediksi gejolak sosial akibat isu ekonomi. Ia menekankan bahwa di saat seperti ini, yang dibutuhkan rakyat adalah ketenangan, bukan prediksi yang dapat memicu kecemasan.

“Kurang elok dan kurang bijaksana jika tokoh bangsa justru memanaskan suhu politik dengan prediksi kerusuhan. Rakyat butuh ketenangan, bukan dipanasi dengan isu yang bisa menimbulkan gejolak sosial,” pungkas legislator dari Dapil II Jawa Timur itu.

Ia pun menyerukan seluruh elite politik untuk bersatu mendukung pemerintah dalam menjaga persatuan nasional dan stabilitas kondisi politik, agar masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang tanpa dibayangi isu kenaikan harga kebutuhan pokok.