Anggota DPR Soroti Anggaran Motor dan Kaos Kaki Badan Gizi Nasional

PARADAPOS.COM - Anggota Komisi IX DPR RI, Lucy Kurniasari, menyoroti alokasi anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai tidak fokus pada inti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pemaparannya, politisi Fraksi Partai Demokrat itu mempertanyakan pengadaan puluhan ribu unit sepeda motor dan ratusan ribu pasang kaos kaki dengan nilai yang tampak tidak wajar, di tengah upaya pemerintah menghemat belanja negara.

Anggaran untuk Motor dan Kaos Kaki yang Dipertanyakan

Sorotan utama Lucy tertuju pada dua pos pengadaan yang mencolok. Pertama, rencana BGN membeli 21.801 unit sepeda motor dengan harga mencapai Rp42 juta per unit. Kedua, anggaran sekitar Rp6,9 miliar dialokasikan untuk pembelian 17.000 pasang kaos kaki, atau setara Rp100 ribu per pasang. Menurut pengamatannya, harga-harga tersebut terlihat janggal dan mengundang tanda tanya besar mengenai nilai riil serta urgensi pengadaannya dalam kerangka program pemenuhan gizi.

Lucy menegaskan bahwa pengalihan anggaran untuk keperluan di luar menu makanan pokok program patut diwaspadai.

“Penggunaan anggaran selain untuk menu makanan mengindikasikan adanya upaya penghamburan anggaran,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (14/4/2026).

Menyimpang dari Semangat Efisiensi dan Prioritas

Kritiknya semakin mengemuka karena kebijakan ini justru muncul saat berbagai kementerian dan lembaga pemerintah lainnya tengah berusaha mengencangkan ikat pinggang anggaran. Ironisnya, sebagian dana BGN disebut berasal dari realokasi instansi lain. Situasi ini, dalam pandangan Lucy, memperlihatkan ketidakselarasan dan kesan bahwa BGN mengalokasikan dana untuk hal-hal yang bukan merupakan prioritas mendesak.

Lebih dari sekadar persoalan angka, Lucy melihat ada masalah fundamental yang terabaikan. Fokus BGN pada pengadaan barang, menurutnya, mengalihkan perhatian dari pembenahan mendasar terhadap tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi ujung tombak program MBG.

Tata Kelola SPPG yang Masih Bermasalah

Faktanya, hingga saat ini banyak SPPG yang belum memenuhi standar operasional. Persoalan higienitas, sanitasi, dan manajemen masih kerap ditemui, yang diduga kuat menjadi pemicu berbagai insiden keracunan di kalangan penerima manfaat. Penutupan sementara ribuan SPPG menjadi bukti nyata bahwa masalah tata kelola ini belum terselesaikan.

Lucy membeberkan kondisi riil di lapangan yang memerlukan perhatian serius.

“Belum semua SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan infrastriktur SPPG yang belum standar. Hal ini diduga menjadi penyebab terjadinya banyak kasus keracunan penerima manfaat MBG,” jelasnya.

Desakan untuk Refokus pada Substansi

Atas dasar berbagai temuan itu, Lucy mendesak BGN untuk segera melakukan refokus. Prioritas utama harus diletakkan pada pembenahan menyeluruh terhadap SPPG, guna memastikan kualitas gizi dan keamanan pangan bagi masyarakat benar-benar terjamin. Ia mengingatkan agar program strategis nasional ini tidak tergelincir pada hal-hal yang bersifat administratif dan kurang substantif.

Dengan nada tegas, Lucy mengakhiri pernyataannya dengan sebuah peringatan.

“Jangan sampai BGN menjadi Petruk dadi ratu yang dapat menggagalkan program MBG yang mulia ini. Hal itu tentu tak boleh terjadi,” pungkasnya.