Pengamat Nilai Kekecewaan Pribadi di Balik Pernyataan Terbuka Jusuf Kalla

PARADAPOS.COM - Sikap terbuka Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, yang mengungkap perannya dalam suksesi Joko Widodo (Jokowi) ke kursi kepresidenan, dinilai oleh pengamat politik sebagai bentuk kekecewaan pribadi. Pernyataan JK yang disertai kemarahan hingga membuka percakapan privat itu muncul di tengah berbagai narasi yang menyerangnya, termasuk isu pendanaan kasus ijazah dan tuduhan penistaan agama.

Kekecewaan di Balik Sentilan Publik

Menurut analisis Efriza dari Citra Institute, reaksi keras yang ditunjukkan Jusuf Kalla di ruang publik dapat dimaknai sebagai akumulasi kekecewaan. Latar belakangnya adalah perasaan tidak dihargai atas kontribusi historisnya, sementara di saat yang sama, narasi-narasi negatif justru bermunculan dan menyerang pribadinya.

"Karena merasa tak dihargai telah berperan dan punya kontribusi mengantarkan Jokowi ke kursi kekuasaan," ungkap Efriza dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Akumulasi Tekanan dan Serangan Personal

Efriza menjelaskan bahwa kemarahan JK merupakan reaksi yang wajar. Sang mantan wapres dihadapkan pada serangkaian isu yang dinilai mengusik ranah pribadinya, mulai dari keterlibatan dalam kasus ijazah hingga pidato yang dituduh menista agama. Serangan ini, menurut pengamat yang juga Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) itu, diduga kuat berasal dari kelompok pendukung tertentu.

"Dan terakhir, JK dianggap melakukan penistaan agama dalam ceramahnya di UGM. Akumulasi ini memang menyerang JK disinyalir karena sikap JK yang keras dalam kritik untuk membela kepentingan rakyat," jelasnya.

Lebih lanjut, Efriza mendapati bahwa fakta pribadi JK kerap diusik oleh kelompok buzzer yang dikaitkan dengan istana, menambah beban tekanan yang dirasakan oleh elite senior tersebut.

Posisi dalam Dinamika Politik Mutakhir

Dari sudut pandang politik, Efriza memperkirakan ada perasaan diabaikan dalam peta kekuasaan terkini. Sikap JK yang membuka peran masa lalunya dapat dilihat sebagai upaya mengingatkan publik akan pengaruhnya, sekaligus mencari ruang dalam percakapan politik nasional yang terus bergulir.

"Kesannya, JK adalah elite 'kemarin sore' yang baru mau eksis dengan Pansos. Padahal sebaliknya, jelas-jelas tanpa JK maka Jokowi tidak akan pernah diperhitungkan sebagai calon presiden, Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden meragukan kualitas dan akseptabilitas Jokowi di kancah nasional," beber Efriza.

Dalam penutupannya, ia menegaskan bahwa peran JK merupakan sebuah fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Kontribusi itu, menurutnya, menjadi bagian dari narasi besar yang melekat pada jalan politik Jokowi.

"Artinya, diterimanya Jokowi sebagai capres itu kenyataan sejarah. Tanpa JK, maka Jokowi hanya politisi daerah yang tidak akan masuk dalam lingkaran kekuasaan level nasional. Kenyataan sejarah ini adalah beban sejarah secara pribadi Jokowi," demikian Efriza menambahkan.