Luhut Umumkan Bansos Diubah Jadi Transfer Tunai Rp5,4 Juta per Orang, Gunakan AI dan Identitas Digital

PARADAPOS.COM - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Panjaitan, mengumumkan perubahan fundamental dalam skema penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia. Kebijakan ini akan mengalihkan bansos menjadi transfer tunai langsung (cash transfer) dengan nilai mencapai Rp5,4 juta per orang. Transformasi ini merupakan bagian dari agenda digitalisasi pemerintahan yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dan identitas digital tunggal (single digital ID) untuk meningkatkan akurasi penyaluran subsidi.

Pengumuman ini disampaikan Luhut dalam sebuah pernyataan pada Rabu, 10 Juni 2026. Langkah ini dinilai sebagai upaya serius pemerintah untuk menekan kebocoran anggaran dan memastikan bantuan tepat sasaran. Dengan sistem baru, setiap penerima akan mendapatkan bantuan langsung yang terintegrasi, bukan lagi dalam bentuk barang seperti yang selama ini dilakukan.

Transformasi Subsidi: Dari Barang ke Uang Tunai

Luhut menjelaskan bahwa perubahan ini merupakan lompatan besar dalam tata kelola bansos. Menurutnya, subsidi tidak lagi akan disalurkan dalam bentuk barang, melainkan langsung ke tangan penerima. Seluruh jenis bansos yang ada saat ini akan dihimpun menjadi satu paket cash transfer senilai Rp5,4 juta per orang.

“Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada yang penerima. Karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp5,4 juta per orang. Dan ini nanti akan dikelompokkan dengan AI,” tegasnya.

Pernyataan ini menandai pergeseran paradigma dari sistem subsidi komoditas menjadi bantuan langsung yang lebih fleksibel. Pemerintah berharap, dengan skema ini, penerima dapat lebih leluasa memenuhi kebutuhan sesuai prioritas masing-masing.

Peran Kecerdasan Buatan dan Identitas Digital

Pemanfaatan teknologi menjadi tulang punggung kebijakan ini. Luhut mengungkapkan bahwa sistem pengelompokan penerima bansos akan menggunakan kecerdasan buatan (AI). Teknologi ini diyakini mampu menyaring data penerima secara lebih akurat dan meminimalisir duplikasi data yang kerap menjadi masalah di masa lalu.

“Mungkin akhir tahun ini akan ada single digital ID yang akan diberikan. Semua bank sos atau direct cash transfer itu akan target. Jadi akan sesuai dan itu akan menghemat angka cukup besar. Angka mungkin beberapa bisa cukup besar akan dihemat,” jelasnya dalam pernyataan yang sama.

Single digital ID ini akan menjadi kunci verifikasi tunggal bagi setiap warga negara. Dengan identitas digital yang terpadu, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap individu hanya menerima satu jenis bantuan yang sesuai dengan profilnya. Hal ini diharapkan dapat menghemat anggaran negara secara signifikan.

Optimisme di Balik Sistem Buatan Anak Bangsa

Lebih jauh, Luhut menekankan bahwa sistem ini bukanlah proyek asing, melainkan hasil karya anak-anak Indonesia. Ia menyebutkan bahwa seluruh infrastruktur digital untuk mendukung kebijakan ini dibangun oleh talenta lokal. Hal ini menjadi kebanggaan tersendiri dan menunjukkan kapasitas sumber daya manusia dalam negeri.

“Nah ini saya kira satu keberanian tersendiri karena tadi tersinggung. Semua akan bisa dimonitor dengan sistem ini. Dan sekali lagi sistem ini dibangun oleh anak-anak Indonesia. Saya kira itu dari kami,” pungkasnya.

Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak hanya memperbaiki sistem bansos, tetapi juga memberdayakan ekosistem teknologi dalam negeri. Dengan pengawasan yang lebih transparan dan berbasis data, diharapkan tidak ada lagi celah bagi praktik penyelewengan.

Di lapangan, perubahan ini tentu membutuhkan adaptasi. Mulai dari pendataan ulang penerima hingga sosialisasi kepada masyarakat di daerah terpencil. Namun, pemerintah optimis bahwa dengan fondasi digital yang kuat, transisi ini akan berjalan lebih mulus dibandingkan skema-skema sebelumnya. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah konkret dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien dan akuntabel.