Megawati sadar jika pernyataannya ini dapat membawa ia berurusan dengan aparat penegak hukum. Akan tetapi, ia tidak takut lantaran dirinya tahu jika kecurangan tersebut benar terjadi namun bukti-buktinya ditutupi. “Kalau saya ngomong gini lalu wartawan nulis, Ibu Megawati mengatakan itu TSM, saya boleh terus saya mau dipanggil polisi. Orang buktinya (TSM) ada, tapi diumpetin, kan gampang saja lho," ucapnya.
Megawati lantas meminta seluruh kadernya untuk tidak takut dalam menyuarakan kecurangan yang terjadi. "Loh saya jangan dilupakan, Presiden ke-5 Republik Indonesia menguasai seluruh aparatur negara. Gile, jadi saya terus dipikir enggak tahu, ya tahu isi perutnya," tuturnya.
Sepertinya PDIP mesti belajar ikhlas dan lapang dada pada bekas cawapres yang pernah diusungnya, Mahfud Md. Eks Menko Polhkam itu sudah berpesan ke semua pihak untuk tak lagi mempermasalahkan soal gelaran dan hasil Pilpres 2024.
Pesan menyejukkan itu disampaikannya ketika mengisi tausiah di acara Gebyar Hijriyah Tahun Baru Islam 1446 H 'Nusantara Bertamaddun Menuju Indonesia Emas' di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Minggu (7/7/2024).
Ia meminta keinginan mayoritas rakyat dalam memilih pemimpin untuk diakui. Mahfud tak ingin ada lagi yang marah-marah lantaran tak bisa menerima hasil pilpres. Mahfud menyebut, pihak yang kalah mesti lapang dada dan menunjukan sikap beradab. Suka atau tidak suka dengan hasil pemilu, itu sudah kehendak rakyat.
"Keadabannya sudah kita bangun untuk membangun pemerintah itu, ada pemilu, pemilu? Selesai ya sudah. Yang menang harus diakui, jangan marah-marah melulu ndak bisa. Itu tidak berkeadaban namanya. Wong sudah pemilu, lalu merasa paling hebat ternyata tidak terpilih, ya sudah rakyat milih itu. Apa pun variasi yang mendekati, itu harus kita akui, lalu apa? Mari membangun peradaban," ujar Mahfud.
Sumebr: inilah
                        
                                
                                            
                                            
                                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
Artikel Terkait
Prof Henri Subiakto Kritik Jokowi: Rekayasa Pencalonan Gibran Cawapres Hingga Kontroversi
Wacana Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto: DPR Hormati tapi Minta Kajian Mendalam
Dugaan Pembengkakan Anggaran Proyek Kereta Cepat Whoosh: Kerugian Negara Capai 4,5 Miliar Dolar
Prabowo Tegaskan Kereta Cepat Whoosh Tak Bermasalah, Ini Faktanya