PARADAPOS.COM - Setelah lengser dari jabatannya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi kini menghadapi kemarahan rakyat yang ingin menyeretnya ke jalur hukum.
Pengamat politik Andi Yusran menilai, gerakan adili Jokowi yang sekarang muncul merupakan ekspresi kekecewaan publik terhadap tata kelola pemerintahan di era kepemimpinannya.
"Inilah saatnya Jokowi dimintai pertanggungjawabannya, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan saat Jokowi masih berkuasa," kata Andi kepada RMOL, Senin 10 Februari 2025.
Saat masih berkuasa, kritik terhadap Jokowi kerap terbentur oleh tembok kekuasaan. Namun, setelah Jokowi tak lagi menduduki kursi presiden, suara-suara yang dahulu tertahan kini membuncah menjadi gelombang tuntutan.
"Luka ketidakadilan yang dirasakan publik kepada Jokowi semasa berkuasa, kini menggema menjadi gerakan tuntutan adili Jokowi," tegas Andi Yusran.
Kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan publik, dugaan penyalahgunaan kekuasaan, serta berbagai kontroversi politik di bawah pemerintahannya, kini menjadi bahan utama tuntutan hukum dan moral terhadap mantan Wali Kota Solo tersebut.
Akankah tuntutan ini berujung pada langkah hukum nyata? Ataukah ini hanya akan menjadi riak yang mereda seiring waktu?
Andi meyakini Gerakan adili Jokowi akan menjadi gelombang dalam menandai babak baru perjalanan politik Indonesia pasca Jokowi.
Sumber: rmol
Artikel Terkait
Polda Metro Bantah Sengaja Matikan CCTV di Bundaran HI Saat Demo Mahasiswa
Kasus Roy Suryo Mandek di Tahap Dua, Pengamat Soroti Kejanggalan Proses Hukum
Zaskia Adya Mecca Dirikan Posko Logistik Gratis untuk Mahasiswa yang Berdemo di Bundaran HI
Pengamat: Duet Bahlil-Gibran di Pilpres 2029 Hanya Ilusi, Bahlil Dinilai Tak Punya Basis Kuat di Jawa