UGM Kalau Bisa Tanggapi Pertanyaan Ini Bagus!

semua dokumen data informasi harus bisa diakses, diminta; berhak untuk diuji keasliannya secara terbuka, baik secara visual manual atau dengan menggunakan teknologi forensik dokumen, dimana hal² tsb merupakan hal yang relevan, logis, wajar, masuk akal.

Mengapa itu relevan?

1. Posisi presiden menyangkut kepentingan nasional — keabsahan identitas, rekam jejak, dan kelayakan seseorang adalah hal publik, bukan pribadi semata.

2. Kemajuan teknologi memungkinkan verifikasi forensik pada dokumen—misalnya pemeriksaan tinta, jenis kertas, watermark, tanda tangan, bahkan metadata jika bentuk digital tersedia.

3. Mencegah preseden buruk — jika suatu saat nanti terbukti ada manipulasi, dan tidak ada verifikasi yang layak sebelumnya, maka bisa mencederai kepercayaan rakyat terhadap institusi pendidikan dan negara.

Tapi mengapa anda pejabat UGM tidak melakukan hal² yang relevan tsb?

Bisa saja karena ada beberapa alasan formal:

• Asas praduga tak bersalah — pihak universitas dan negara bisa merasa tidak perlu membuktikan lagi sesuatu yang menurut mereka sudah sah.

• Privasi data pribadi akademik — ada alasan administratif bahwa data mahasiswa dilindungi oleh UU (kecuali atas izin pemilik data).

• Potensi politisasi — sering dianggap bahwa isu ini lebih bernuansa politis daripada akademis murni.

Namun, dari perspektif UU Keterbukaan Informasi Publik serta sudut pandang Etika dan prinsip Keadilan, ini bertentangan.

Jika benar-benar ingin mewujudkan prinsip keadilan substantif dan transparansi, maka membuka dokumen² pendidikan Jokowi secara lebih rinci itu untuk diuji secara independen, pastinya bisa menjadi langkah konkret membuktikan integritas, bukan justru menghindarinya.

Aturan prosedur ketentuan ranah perguruan tinggi bisa ditaati tanpa menutup akses terhadap kebenaran yang lebih dalam, jika memang tidak ada yang disembunyikan.

Jadi intinya, jika benar-benar ingin terbuka, mengikuti prinsip etika, prinsip keadilan, fairness, maka dokumen pendidikan mahasiswa Jokowi seperti skripsi, salinan ijazah, semua dokumen data pendukung ya ada rinci tsb di atas, seharusnya bisa diverifikasi baik secara visual manual maupun secara uji teknologi dan terbuka, oleh pihak independen.

Menolak hal itu justru bisa menciptakan kecurigaan, ketidakpercayaan Publik masyarakat, yang tak akan pernah selesai—meskipun kata anda sudah menuruti aturan prosedural yang ada, ketentuan ranah perguruan tinggi sudah anda² ikuti.

Hans Midas Simanjuntak, 18-04-2025

👇👇

TAGS