Analis Politik Ubedillah Badrun: Jokowi Masih Punya Hasrat Berkuasa Tinggi!

Menurutnya, perbandingan antara kedua pemimpin tidak bisa dilepaskan dari konteks zaman. 

Soeharto memimpin selama 32 tahun tanpa adanya ruang digital dan keterbukaan informasi seperti sekarang.

Saat itu, kritik langsung kepada presiden hampir tidak mungkin dilakukan. 

Namun, di era Jokowi yang penuh dengan kebebasan berpendapat dan perkembangan teknologi informasi, praktik otoritarianisme seolah tetap dilakukan secara nyata.

"Digital demokrasi itu memberi ruang kritik langsung pada presiden, di era Soeharto tidak ada. Sehingga kritik yang direct itu sangat minim, bisa juga tidak ada. Artinya ruang otoritari itu lebih powerful. Di era Jokowi, di mana dunia digital sudah begitu terbuka, orang aspirasi begitu cepat masuk, dia masih otoriter, dia masih korup, itu kan lebih parah," jelasnya.

Ubedillah juga menyoroti praktik politik dinasti yang menurutnya berlangsung jauh lebih cepat di era Jokowi ketimbang di masa Soeharto. 

Ia menyebut, Soeharto baru memasukkan anaknya ke kabinet setelah puluhan tahun berkuasa.

Sementara itu, Jokowi dalam lima tahun pertama kepemimpinan sudah berhasil menempatkan anak dan menantunya sebagai kepala daerah. 

Kini, anak Jokowi bahkan telah menjabat sebagai wakil presiden dan memimpin partai politik.

"Jadi menurut saya, kecepatan menjadi politik dinasinya lebih cepat dari Soeharto dan warisan kerusakan demokrasi lebih sistemik," tuding mantan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu.

Lebih jauh, Ubedillah menilai kekuasaan Jokowi telah menormalisasi praktik-praktik otoriter melalui jalur hukum, atau yang ia sebut sebagai autocratic legalism. 

Ia juga menyebut pemerintahan ini sebagai bentuk baru kleptokrasi, yakni kekuasaan yang dibangun atas dasar pencitraan dan manipulasi politik yang masif.

"Memang kleptokrasi baru yang dilakukan oleh Jokowi. Saya juga menjuluki rezim ini simulakra, yang hobi pencitraan, politik tipu-tipu," tandasnya.

Sumber: Suara