Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menyoroti peran penting PPATK sebagai instansi yang mampu mendeteksi indikasi korupsi melalui analisis transaksi keuangan.
Ghufron menegaskan bahwa PPATK akan mengirimkan hasil analisis transaksi mencurigakan ke KPK jika ada dugaan terkait korupsi, dan KPK akan memulai proses hukum berdasarkan LHA tersebut.
Dalam konteks temuan yang diumumkan, Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengungkapkan bukti transaksi mencurigakan terkait Pemilu dalam skala yang menggemparkan,
Mencapai triliunan Rupiah. Ivan menjelaskan bahwa temuan ini bersumber dari laporan yang diterima PPATK sejak Januari 2023.
Resonansi yang signifikan dari temuan ini mencuatkan respons dari berbagai pihak, termasuk Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud Md. Mahfud meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),
Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan KPK untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap transaksi janggal ratusan miliar yang diduga digunakan untuk mendanai kampanye Pemilu 2024.
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: manggarainews.com
Artikel Terkait
E-Voting Pemilu 2029: Bawaslu Dukung Penuh untuk Efisiensi & Transparansi
PP 38/2025 Resmi Berlaku: Pemda, BUMN, & BUMD Kini Bisa Pinjam Dana APBN, Ini Dampaknya!
11 Purnawirawan Jenderal Polri Temui Mahfud MD, Tolak Keras Polri Ditaruh Bawah Kementerian!
Fakta Mengejutkan Utang Whoosh: Rp2 Triliun per Tahun & Kontroversi Mark Up yang Menggemparkan