Blak-Blakan! Rocky Gerung Bongkar Borok Sistem Politik

PARADAPOS.COM - Demokrasi Indonesia disebut tak pernah benar-benar selesai sejak kejatuhan Orde Baru. 

Demokrasi yang diharapkan membawa perubahan, justru dikuasai oleh elite yang tidak punya komitmen memperkuat republik.

“Jadi dari awal kualitas perubahan itu tidak dihasilkan melalui percekapan lengkap, percekapan total. Nah kita cuman mencicil akhirnya nilai demokrasi," ujar Pengamat Politik Rocky Gerung dalam Podcast di akun YouTube Tempodotco, Rabu (17/9/2025.

Sehingga, apakah kita sudah pindah dari reformasi ke demokrasi? 

"Belum. Kita baru keluar dari otoritarianisme tetapi belum masuk ke demokrasi. Kan transisi itu dua langkah. Langkah keluar dari, langkah masuk ke itu,” tegasnya.

Menurutnya, karena kemampuan kita untuk, sebut aja  memaksakan ide masyarakat sipil ini, tidak dihasilkan secara kimiawi itu. 

"Nah itu akibatnya ya mental feodal, mental corrupt  carry over ke dalam sistem yang sekarang. Jadi kita memang harus lepaskan itu.,” lanjut Rocky Gerung.

Alih-alih membangun sistem politik yang sehat, mentalitas lama justru diperkuat. Hal ini membuat rakyat semakin tidak percaya pada proses politik dan mudah kecewa terhadap pemerintahan.

Untuk mencegah Indonesia mengalami krisis seperti Nepal, dibutuhkan langkah yang lebih mendasar daripada sekadar mengganti pejabat. 

Sementara itu, Prof. Dr. Robertus Robet, Dosen FISH Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menekankan pentingnya membangun publik yang deliberatif, yakni masyarakat yang mampu berpikir rasional, mendiskusikan ide, dan menyuarakannya dengan efektif.

“Satu publik itu punya tiga ciri. Satu deliberatif. Dia deliberatif. Dia mendiskusikan. Pertama-tama dia mengandalkan rasionalitas. Reason. Bukan rasio. Tapi reason. Itu beda ya. Kalau rasio kan kemampuan kalkulatif. Tapi kalau reason itu kan dia kemampuan untuk memikirkan alternatif yang terbaik untuk kehidupan publik secara umum. Nah itu reason. Public use of reason. Yang kedua ciri dari publik itu adalah baru yang namanya kemampuan deliberatif. Jadi reason itu selalu diturunkan dalam kemampuan deliberatif. Nah yang bentuk praktisnya adalah kapabilitas retori. Republik itu harus punya tiga itu," beber Dosen itu.

Selain itu, reformasi partai politik menjadi hal mendesak untuk memastikan demokrasi berjalan sehat dan mencegah nilai-nilai publik terpinggirkan.

“Jangan sampai publik atau people's value itu kalah terhadap elite rules, jadi aturan elite itu, akhirnya mengalahkan nilai-nilai people ini kan nilai people ini nggak bisa di upload ditindas terus secara hegemonik,” jelas Rocky Gerung.

Selain itu, Prof Dr. Robertus Robet mengingatkan pentingnya pendidikan politik pendidikan politik agar rakyat dapat menjadi subjek demokrasi yang matang. 

Ia merujuk pada pemikiran tokoh bangsa seperti Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir, yang percaya bahwa kesadaran politik harus dibangun dari basis masyarakat, bukan hanya mengandalkan elite.

“Nah caranya bagaimana? Kalau Hatta Sjahrir dia percaya dengan politik pendidikan ya kan? Tapi kalau belajar dari sejarah reformasi ya itu dibangun di dalam memang aktivisme dalam gerakan mahasiswa itu bisa menghasilkan rakyat yang sadar tugas,” kata Dosen Universitas Negeri Jakarta itu.

“Nah sekarang ada era digital kita ya kan? Pertanyaan kita apakah era digital sekarang ini juga punya kemampuan membelikan pendidikan buat orang Indonesia ini yang katanya begitu besar di dalam media sosial itu,” tambahnya.

Indonesia di Ambang Amarah: Belajar dari Ledakan di Nepal, Rocky Gerung dan Bivitri Beri Peringatan!

Gelombang demonstrasi yang terjadi di Indonesia beberapa hari terakhir, memunculkan kekhawatiran akan potensi ledakan kemarahan publik yang lebih besar.

Fenomena ini mengingatkan pada krisis politik yang belum lama ini mengguncang Nepal, di mana rakyat yang selama bertahun-tahun menahan diri akhirnya meledak dalam aksi.

Demonstrasi di Indonesia yang menghasilkan 25 tuntutan dianggap sebagai tanda bahwa ketidakpuasan publik semakin memuncak. 

“Akarnya dari kemarin kan ada demonstrasi besar, menghasilkan 17 plus 8 tuntutan yang dikompilasi di media sosial,” ujar Rocky Gerung dalam akun YouTube Tempodotco, Rabu (17/9/2025).

“Kemudian ada perekonom juga berkumpul ngomongin tentang darurat ekonomi,” tambahnya.

Nepal baru saja diguncang kemarahan rakyat yang tak lagi bisa dibendung.

Setelah bertahun-tahun hidup dalam kemiskinan, sistem kasta, menyaksikan korupsi merajalela, masyarakat akhirnya melakukan tindakan.

Puncaknya, sekelompok demonstran mencemplungkan Menteri Keuangan ke sungai sebagai bentuk protes. 

Gerakan ini dipimpin oleh generasi muda, khususnya Gen Z, yang bahkan menggelar voting online untuk menentukan pemerintahan sementara.

“Jadi kemiskinan, korupsi. Nah bertahun-tahun mereka tahan. Ditambah lagi sistem kasta,” jelas filsuf tersebut.

“Dan yang lebih Ini sekarang Gen Z bikin voting di aplikasi lalu memilih pemerintahan sementara sampai enam bulan,” kata Rocky Gerung.

Kemarahan yang memuncak di Nepal, menjadi peringatan keras bagi Indonesia. 

Meski situasi politik dalam negeri terlihat stabil di permukaan, ada potensi besar terjadinya letupan sosial.

“Menurut saya sih bisa. Jangan lupa Indonesia itu kan bahasa Indonesia yang mendunia salah satunya adalah kata amok ya. Jadi kita bisa diem  kelihatannya tenang, santai suatu saat tapi bisa tiba-tiba bursting gitu. Itu yang namanya amok kan kayak gitu ya,” jelas Bivitri Susanti.

Beberapa bulan terakhir, kemarahan publik di Indonesia dipicu oleh perilaku elite yang dianggap “kurang ajar” dan tidak sensitif terhadap kondisi rakyat. 

Pemerintah hanya merespons dengan langkah jangka pendek, seperti reshuffle kabinet atau penangkapan aktivis, yang dinilai tidak menyentuh akar masalah.

“Jadi dengan dua cara itu sebenernya mereka seperti menyingkirkan kotoran di bawah karpet. Atau mungkin ungkapan Indonesia,  api dalam sekam gitu ya. Suatu saat bisa muncul lagi tuh kemarahan-kemarahan itu.” tambah Bivitri Susanti.

[VIDEO]

Sumber: Suara