PARADAPOS.COM - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan setelah ijzah sekolahnya dipertanyakan.
Bahkan, dia digugat oleh seorang sipil ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diklaim dilakukan di Singapura dan Australia.
Publik pun mempertanyakan keabsahan ijazah SMA Gibran lantaran UTS Insearch Sydney tempat Gibran mengajar ternyata bukan sekolah, melainkan lembaga persiapan untuk masuk ke universitas.
Tidak hanya ijazah SMA, Pakar Neuroscience Behavior sekaligus Pegiat Media Sosial dr Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa kini juga meragukan ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Gibran.
Dalam status twitter atau x pribadinya, @DokterTifa pada Rabu (24/9/2025), Dokter Tifa mempertanyakan kebenaran mengenai terbitnya ijazah Gibran dari SMPN 1 Surakarta.
Pasalnya, apabila tidak bisa dibuktikan, dirinya menyimpulkan Gibran hanya seorang lulusan Sekolah Dasar (SD).
"SMPN 1 Surakarta apakah mengeluarkan Ijazah atas nama Gibran Rakabuming Raka?" tanya Dokter Tifa.
"Kalau tidak, maka artinya Indonesia punya Wapres lulusan SD!" tegasnya.
TAGS
Menanggapi itu, Kepala SMP Negeri 1 Surakarta, Wuryanti, menegaskan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan alumni resmi sekolah tersebut.
Ia menyatakan bahwa Gibran telah menempuh pendidikan dan lulus secara sah dari SMPN 1 Surakarta.
“Mas Gibran benar-benar siswa SMP Negeri 1 Surakarta dan lulus dari SMP Negeri 1 Surakarta,” ujar Wuryanti saat ditemui di kantornya, Kamis (25/9/2025).
Pernyataan ini sekaligus membantah tudingan pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma, yang dikenal sebagai Dokter Tifa.
Sebelumnya, Dokter Tifa meragukan keabsahan ijazah Gibran dari SMPN 1 Surakarta.
“Itu tidak benar. Lulus. Mas Gibran lulus dari SMP Negeri 1. Ada (ijazahnya),” tegas Wuryanti.
Artikel Terkait
Jokowi Tak Hadir di Upacara Hari Lahir Pancasila karena Tidak Terima Undangan Resmi
Pengamat: Safari Politik Jokowi Bukan Sekadar Silaturahmi, tapi Upaya Jaga Posisi Gibran
Hasto Kritisi Pasal 33 UUD 1945: Kekayaan Alam Papua dan Aceh Tak Sebanding dengan Tingkat Kemiskinan Rakyat
Hasto Kristiyanto Kritik Demokrasi Sentralistik dan Sistem Hukum di Peringatan Hari Lahir Pancasila