Evaluasi Menteri Prabowo: Saatnya Bertindak untuk Kabinet yang Solid

Evaluasi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Saatnya Reshuffle Kabinet Berbasis Kinerja?

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah resmi memasuki usia satu tahun. Meski berbagai capaian telah diraih, sejumlah target strategis dinilai belum menunjukkan hasil yang optimal.

Pangi Syarwi Chaniago, Founder dan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, menilai momen satu tahun ini adalah waktu yang tepat bagi Presiden Prabowo untuk melakukan evaluasi besar-besaran terhadap Kabinet Merah Putih.

"Menteri bukan sekadar pembantu presiden, tapi juga penentu keberhasilan program dan janji politik presiden kepada rakyat. Faktanya, masih ada menteri yang justru menjadi beban, bukan solusi," ujar Pangi, seperti dikutip dari RMOL.

Sinyal Reshuffle dari Presiden Prabowo

Presiden Prabowo sendiri disebut telah memberikan sinyal tegas mengenai kemungkinan reshuffle kabinet. Pangi mengutip pernyataan presiden yang menegaskan bahwa menteri yang sudah berkali-kali diingatkan namun tidak berubah, sebaiknya diganti.

“Kalau sudah diingatkan tiga kali tapi tetap tidak berubah, ya sudah… apa boleh buat. Tidak perlu kasihan. Yang kasihan itu rakyat, kalau kita pertahankan menteri yang tidak bisa kerja,” tegas Prabowo.

Reshuffle Harus Berani dan Berbasis Kinerja

Pangi menekankan bahwa reshuffle kali ini harus dilakukan dengan berani, tegas, dan murni berbasis kinerja, bukan karena faktor kedekatan atau bagi-bagi kekuasaan.

“Negara tidak butuh pejabat yang hanya sibuk pencitraan, asal setor muka, atau sekadar memberikan kabar gembira tanpa kerja nyata,” tegasnya.

Program Prioritas Butuh Penanganan Serius

Berbagai program prioritas pemerintahan, seperti:

• Makan Bergizi Gratis (MBG)
• Koperasi Merah Putih
• Sekolah Rakyat
• Layanan Kesehatan Gratis
• Subsidi Upah
• Swasembada Pangan
• Pelayanan Haji

tidak boleh diserahkan kepada pejabat yang salah urus. Pangi menyebut program-program ini sebagai janji super premium presiden yang menuntut tanggung jawab penuh dari menteri terkait.

Kementerian yang Perlu Evaluasi Khusus

Pangi menyoroti beberapa pos kementerian yang dinilai perlu mendapat perhatian khusus dalam evaluasi ini, antara lain:

• Menteri Kehutanan
• Menteri Kesehatan
• Menteri Perumahan dan Permukiman
• Menteri Pariwisata
• Menteri Dalam Negeri
• Menteri Desa dan PDT
• Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN
• Kepala Badan Gizi Nasional (BGN)

“Satu tahun sudah cukup kesempatan untuk menilai siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang hanya numpang jabatan. Jika reshuffle dilakukan dengan tepat, Prabowo akan memiliki tim yang solid untuk menuntaskan janji-janji besarnya kepada rakyat,” tutup Pangi.

Sumber artikel asli: RMOL