Haris Rusly Moti: Narasi Indonesia Gelap dan Kabur dari Indonesia Anomali dalam Tradisi Gerakan Sosial

PARADAPOS.COM - Jakarta, 14 Juni 2026. Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menilai maraknya narasi seperti “Indonesia Gelap”, “Kabur dari Indonesia”, dan “Buang Rupiah” sebagai anomali dalam tradisi gerakan sosial di Indonesia. Ia menyebut narasi-narasi tersebut tidak lazim dan bertentangan dengan semangat kemandirian bangsa yang telah diperjuangkan sejak era kemerdekaan. Pernyataan ini disampaikan Haris dalam keterangan resminya pada Minggu (14/6/2026), menyoroti apa yang ia anggap sebagai penyimpangan dalam praktik gerakan sosial kontemporer.

Narasi yang Dianggap Menyimpang dari Tradisi

Menurut Haris, gerakan sosial di Indonesia memiliki akar sejarah yang kuat. Ia membandingkan fenomena saat ini dengan era revolusi kemerdekaan. Saat itu, kata dia, Bung Karno dan Bung Hatta justru menggaungkan narasi “Indonesia Merdeka” sebagai fondasi perjuangan. Narasi itu menekankan kedaulatan dan kemerdekaan penuh.

“Jika kita perhatikan narasi Indonesia Bangkrut, Sale Indonesia, Indonesia Gelap, Kabur dari Indonesia, Buang Rupiah. Narasi sampah anti kemandirian Indonesia seperti ini sangat anomali dan tidak pernah dikenal dalam tradisi gerakan sosial,” ujar Haris Rusly Moti dalam keterangannya, Minggu (14/6/2026).

Ia menambahkan, “Kita prihatin, 80 tahun setelah Indonesia merdeka, justru muncul narasi sampah anti kemandirian Indonesia seperti Indonesia Bangkrut, Sale Indonesia, dan lain-lain,” tuturnya.

Membandingkan dengan Gerakan Sosial Sebelumnya

Haris kemudian mengulas sejarah gerakan sosial di Indonesia. Ia mencontohkan gerakan pada era Orde Baru yang membangun narasi “demokrasi politik” sebagai anti-tesis dari pemerintahan otoriter di bawah Presiden Soeharto. Lalu, di era reformasi, gerakan sosial muncul sebagai respons terhadap kebijakan neoliberalisme, seperti privatisasi BUMN dan pencabutan subsidi rakyat.

“Mari kita perhatikan gerakan sosial politik era Orde Baru yang membangun narasi demokrasi politik sebagai anti-tesis dari negara otoriter yang dipimpin Presiden Soeharto. Di era reformasi, gerakan sosial melancarkan gerakan anti kebijakan neoliberalisme yang melakukan privatisasi BUMN dan mencabut subsidi untuk kepentingan rakyat,” jelasnya.

Ia juga menyoroti gerakan yang mengusung narasi “Indonesia Bersih” sebagai perlawanan terhadap situasi negara yang dianggap kotor oleh korupsi dan oligarki. Menurutnya, tradisi gerakan sosial seharusnya menawarkan pandangan alternatif, bukan justru narasi yang merusak optimisme bangsa.

Apresiasi terhadap Langkah Pemerintah

Dalam kesempatan itu, Haris juga memberikan pandangannya terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo. Ia menilai Presiden Prabowo memiliki tujuan yang jelas, yaitu menjadikan Indonesia berdaulat dan berdikari melalui berbagai program yang diusung. Kekayaan dan sumber daya alam Indonesia, kata Haris, selama ini hanya berputar di arus pinggiran gerakan sosial.

“Ketika para pengkritik menuntut pemberantasan korupsi, Presiden Prabowo justru duluan melangkah lebih mendasar, yaitu memberantas kebocoran penerimaan negara, under invoicing dan transfer pricing. Sebelumnya KPK hanya menyentuh korupsi belanja negara yang nilainya kecil,” ungkap Haris.

Ia menilai langkah ini sebagai terobosan yang lebih fundamental dalam memberantas korupsi, tidak hanya menyentuh permukaan tetapi juga akar permasalahan kebocoran negara.

Program Makan Bergizi Gratis dan Anomali Gerakan Sosial

Haris secara khusus menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah. Ia menyebut program ini sebagai pengalaman pertama Indonesia dalam menargetkan perbaikan gizi bagi siswa dan anak-anak secara masif. Menurutnya, program sebesar ini membutuhkan waktu untuk berproses dan mencapai hasil yang maksimal.

“Bahkan sejumlah program bantuan sosial pemerintah yang sudah berlangsung lama saja masih saja dikorupsi. Apalagi program MBG yang baru dirintis dan merupakan pengalaman pertama negara kita mengelola makan bergizi gratis untuk pelajar,” katanya.

Ia kemudian menilai bahwa gerakan sosial yang menolak program-program seperti MBG, kampung nelayan, dan sekolah rakyat adalah sebuah anomali. “Dan menurut kami, gerakan sosial yang anti alokasi APBN untuk rakyat, menolak MBG, kampung nelayan, sekolah rakyat, dan lain-lain adalah anomali paling ekstrim dalam tradisi gerakan sosial. Saya yakin gerakan seperti ini tidak akan pernah mendapat simpati dan dukungan luas rakyat,” lanjutnya.

Pernyataan Haris ini menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah seharusnya bersifat konstruktif dan tidak merusak semangat kemandirian bangsa. Ia mengingatkan bahwa gerakan sosial yang sehat adalah yang menawarkan solusi, bukan sekadar narasi pesimistis.