Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh: Komisi VI DPR Dukung Penyidikan KPK

Komisi VI DPR RI merespons serius dugaan mark up atau penggelembungan biaya pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang kini tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pelanggaran Akuntabilitas Keuangan Negara

Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron, menegaskan bahwa jika dugaan mark up terbukti, hal tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap akuntabilitas keuangan negara maupun korporasi. Ia menekankan bahwa meskipun Whoosh dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dengan skema business to business, proyek ini tetap berada dalam kewenangan penegak hukum seperti KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dasar hukumnya adalah mayoritas saham KCIC, yakni 60 persen, dimiliki oleh konsorsium BUMN yang dipimpin oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Fakta Biaya dan Indikasi Korupsi Proyek Whoosh

Proyek Kereta Cepat Whoosh, yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) sejak 2016 dan telah beroperasi sejak Oktober 2023, tercatat memiliki nilai investasi total sebesar 7,27 miliar Dolar AS atau setara dengan Rp118,37 triliun. Angka ini sudah termasuk cost overrun atau pembengkakan biaya sebesar 1,2 miliar Dolar AS.

Kejanggalan biaya pembangunan Whoosh ini dianggap banyak pihak sebagai indikasi korupsi. Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, mengungkapkan perbandingan yang mencolok.

"Di China, pembangunan kereta cepat hanya menghabiskan dana sekitar 17 hingga 30 juta Dolar AS per kilometer. Sementara itu, Indonesia harus mengeluarkan biaya hingga 41,96 juta Dolar AS per kilometer," jelas Anthony.

Sebagai perbandingan lebih lanjut, proyek kereta cepat Shanghai-Hangzhou sepanjang 154 km dengan kecepatan maksimum 350 km/jam hanya membutuhkan biaya pembangunan sebesar 22,93 juta Dolar AS per kilometer. Artinya, biaya Proyek KCJB lebih mahal sekitar 19 juta Dolar AS per kilometer dibandingkan proyek di China tersebut, atau secara total kemahalan sekitar 2,7 miliar Dolar AS.

"Nilai Proyek KCJB yang sangat tinggi ini patut diduga kuat akibat penggelembungan biaya atau markup," tegas Anthony.

Kondisi Finansial KCIC yang Memburuk

Di tengah sorotan ini, PT KCIC juga dilaporkan mengalami kesulitan finansial. PT PSBI, yaitu konsorsium BUMN sebagai pemegang saham mayoritas, mencatatkan kerugian hingga Rp4,195 triliun pada tahun 2024. Kerugian ini berlanjut di semester I-2025, mencapai Rp1,625 triliun, yang diduga akibat beban utang yang berat, pembayaran bunga ke Tiongkok, serta biaya operasional yang tinggi.

KPK telah memulai penyelidikan resmi terhadap dugaan korupsi dalam proyek Whoosh ini sejak awal tahun 2025. Dukungan dari Komisi VI DPR diharapkan dapat memperlancar proses hukum untuk mengungkap kebenaran dan menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran negara.