Pemerintah Harus Jaga Kedaulatan Dirgantara dan Kedaulatan Digital

- Jumat, 05 Januari 2024 | 08:40 WIB
Pemerintah Harus Jaga Kedaulatan Dirgantara dan Kedaulatan Digital

"Sehingga dapat turut serta dalam kancah penguasaan bisnis dan kedaulatan ruang angkasa. Hal ini dapat diamati dengan maraknya startup baru di bidang roket dan satelit di Asia," tegasnya.

Khususnya India, China dan Jepang. Dimana dalam beberapa dekade sebelumnya, teknologi dan bisnis tersebut hanya dikuasai oleh Amerika, Russia dan beberapa negara Eropa.

"Saat ini hanya satu perusahaan yang mendomaniasi kedua upstream atau hulu tersebut. Yaitu Space X dan anak perusahaannya, Starlink," imbuhnya.

Dimana Starlink telah meluncurkan sebanyak lebih dari 4000 satelit LEO (Low Earth Orbit), yang menutupi hampir seluruh wilayah planet bumi. Dan dalam waktu dekat, Starlink akan meluncurkan satelit yang memungkinkan akses langsung dari satelit ke handphone.

"Sehingga suatu saat tidak diperlukan lagi BTS dan perangkat backhaul yang mahal untuk menyediakan konektivitas internet. Khususnya bagi perangkat digital termasuk handphone, desktop dan perangkat IoT (Internet of Things)," jelasnya.

Pertahanan
Dijelaskan, beberapa bulan lalu pemerintah Amerika Serikat juga menyatakan akan memanfaatkan jasa Space X untuk memperkuat pertahanan negaranya. Yakni dengan program yang disebut Star-Shield.

"Ini mengindikasikan bahwa wilayah dirgantara, termasuk ruang udara (air-space) dan ruang angkasa (outer-space), harus dijaga oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Yang memiliki posisi geografis dan geopolitik yang strategis," tuturnya.

Artikel ini telah lebih dulu tayang di: jakarta.suaramerdeka.com

Halaman:

Komentar