JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Perkembangan ekonomi digital di Indonesia, dinilai kurang memperhatikan penguasaan teknologi dan bisnis digital di sektor hulu atau upstream. Padahal, aset terbesar industri digital adalah jumlah penduduk yang sangat besar dan wilayah geografis Indonesia yang menjadi lalu lintas data global.
“Pemerintah harus menjaga kedaulatan dua aset tersebut baik secara ekonomi maupun diplomasi internasional," kata Staf Khusus Wakil Presiden RI Gatot Prio Utomo di Jakarta, Jumat (5/1).
Menurutnya, jumlah penduduk yang besar telah diserbu oleh raksasa teknologi global. Mereka juga menjadikan penduduk Indonesia sebagai pasar.
"Kedaulatan digital tidak hanya menjaga kedaulatan data pribadi penduduk Indonesia, sbagaimana telah diinisiasi melaui Undang Undang Pelindungan Data Pribadi (UU-PDP). Namun juga harus dijaga melaui diplomasi terkait ekonomi digital dunia," ujarnya.
Dilatakan, yang harus diperhtaikan antara lain adalah memastikan program global tax deal dapat memberikan keuntungan bagi negara. Hal itu dikarenakan masyarakat Indonesia telah memberikan pasar dan keuntungan besar bagi raksasa teknologi dunia.
"Wilayah geografis Indonesia yang menjadi lalu lintas data global, harus benar-benar dijaga. Dimana ada perkembangan teknologi yang sangat penting untuk dicermati, yaitu teknologi Satellite Direct-to-Device atau Direct-to-Cell dan teknologi reusable rocket (roket daur ulang)," tandasnya.
Murah
Direktur Eksekutif pada Center for Digital Blue and Green Economy itu menambahkan, peluncuran satelit dapat dilakukan dengan cepat dan biaya yang jauh lebih murah dari sebelumnya. Teknologi itu juga mempersempit entry-to-barrier cost bagi negara-negara berkembang.
Artikel Terkait