Ekonomi Digital Indonesia Tembus Rp1.497 Triliun, Proyeksi 2030 Capai 360 Miliar Dolar AS

Ekonomi digital Indonesia menunjukkan kinerja gemilang dengan nilai mencapai 90 miliar dolar AS atau setara Rp1.497 triliun pada tahun 2024. Proyeksi optimistis mengindikasikan sektor ini akan melesat hingga menyentuh 360 miliar dolar AS pada 2030.

Keuangan Digital sebagai Penggerak Utama

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa sektor keuangan digital berperan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi digital. Hal ini sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan elektronifikasi program pemerintah.

"Setiap keluarga Indonesia harus memiliki rekening keuangan formal agar penyaluran berbagai program pemerintah, seperti bantuan sosial, lebih tepat sasaran," ujar Airlangga dalam pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025.

QRIS Bukti Nyata Digitalisasi dari Akar Rumput

Perkembangan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) menjadi bukti nyata kesuksesan digitalisasi. Data menunjukkan bahwa 93 persen dari 56 juta pengguna QRIS adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Fakta ini mengindikasikan bahwa adopsi keuangan digital tumbuh organik dari level masyarakat terbawah.

Tantangan dan Strategi Ke Depan

Di balik peluang besar, pemerintah menyadari adanya tantangan baru. Fokus utama adalah memastikan keamanan sistem pembayaran, meningkatkan literasi digital masyarakat, dan membangun kepercayaan agar inovasi keuangan digital dapat tumbuh secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Target Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB 2045

Pemerintah menargetkan kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dapat melonjak lebih dari sembilan kali lipat. Targetnya, pada 2045, kontribusi sektor ini dapat mencapai 15,5 hingga 19,6 persen.

Perluasan Akses dan Digitalisasi Keuangan Publik

Upaya perluasan akses layanan keuangan digenjot melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 mencatat indeks inklusi keuangan mencapai 92,74 persen, sementara literasi keuangan berada di angka 66,64 persen.

Di sisi lain, digitalisasi keuangan publik melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) berjalan efektif. Partisipasi daerah dalam program ini pada 2024 tercatat 97,4 persen, melampaui target yang ditetapkan sebesar 95 persen.

Peta Jalan AI, Semikonduktor, dan Data Center Nasional

Pemerintah tidak berhenti di situ. Saat ini, sedang disiapkan peta jalan pengembangan kecerdasan artifisial (AI) serta ekosistem semikonduktor. Langkah ini bertujuan memperkuat layanan keuangan digital melalui automasi, analitik cerdas, deteksi penipuan, hingga scoring kredit alternatif.

Inovasi lain seperti dompet digital, tokenisasi aset, dan smart contract juga didorong pengembangannya. Prioritas lainnya adalah pembangunan pusat data nasional untuk menjamin kedaulatan data.

"Pemerintah mendorong pengembangan data center nasional sebagai infrastruktur strategis ekonomi digital. Ke depan, seluruh data strategis, terutama yang terkait layanan publik dan transaksi keuangan digital, dapat disimpan di dalam wilayah Indonesia," tandas Airlangga.