"Maaf bang Sahroni paham enggak ya arti OTT dan Korupsi? Kalau belum paham mending belajar lagi deh. Jadinya diketawain netizen. Logisnya bila mau OTT atau nangkep koruptor tapi sebelumnya konsul dengan pimpinan partainya, bisa disuruh kabur duluan dan main bawah tangan dong. Anak TK aja tau," tulis akun @peng***.
Kritik lain menyamakan mekanisme yang diusulkan Sahroni seperti melapor kepada pemimpin sebuah komplotan sebelum menangkap anggotanya, yang secara inheren akan memicu konflik kepentingan.
"Hah.. Lapor pada ketua komplotan? Ya jelas saling melindungi..," komentar pengguna akun @k4*****.
Sentimen ketidakpercayaan juga diekspresikan warganet lain, yang menganggap usulan itu sebagai lelucon yang mustahil diwujudkan.
"'Biar kita anterin ke bapak' Lebih percaya bumi itu datar," sahut warganet lainnya.
👇👇
Sumber: Suara
Artikel Terkait
KPK Usut Aliran Dana Mardani Maming ke PBNU: Tindak Lanjut Hasil Audit
Pencabutan Cekal Victor Rachmat Hartono: Alasan Kooperatif Dipertanyakan Pakar Hukum
KPK Tangkap 2 Eks Pejabat DJKA, Dugaan Korupsi Proyek Kereta Api Medan Rugikan Negara Rp 12 Miliar
MAKI Desak KPK Telusuri Aliran Dana Rp100 Miliar Mardani Maming ke PBNU: Dugaan Suap?